Pasardana.id PT Sarana Menara Nusantara Tbk (IDX: TOWR)
menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sehubungan Penandatanganan
Perubahan Perjanjian Kredit dan Perubahan Perjanjian Transaksi Valuta Asing
antara Protelindo dan Iforte sebagai Peminjam dengan PT Bank Maybank
Indonesia Tbk (IDX: BNII).
Dalam keterbukaan informasi BEI, Jumat (10/10) disebutkan, pada tanggal 10
Oktober 2025, Maybank sebagai pemberi pinjaman dan Protelindo dan Iforte
sebagai peminjam telah menandatangani: (i) Perubahan Perjanjian Kredit
(Perjanjian Kredit Maybank) dan (ii) Perubahan Perjanjian Transaksi Valuta
Asing (Perjanjian Transaksi Valuta Asing Maybank dan bersama-sama dengan
Perjanjian Kredit Maybank selanjutnya disebut sebagai Transaksi) sehubungan
dengan perpanjangan jangka waktu fasilitas.
Monalisa Irawan selaku Corporate Secretary TOWR menyebutkan, beberapa
keterangan penting sehubungan dengan Transaksi, antara lain sebagai berikut:
(a) Perpanjangan jangka waktu fasilitas sampai dengan 10 Oktober 2026;
(b) Berdasarkan Perjanjian Kredit Maybank, Protelindo and Iforte bertanggung
jawab secara tanggung renteng terhadap pelaksanaan seluruh kewajiban
berdasarkan Perjanjian Kredit Maybank.
Selanjutnya disebutkan, Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi
afiliasi sebagaimana dimaksud dalam: (i) Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2
Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 (POJK 42), yaitu transaksi sesama Perusahaan
Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan
persen) oleh Perusahaan Terbuka, (ii) Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK 42, yaitu
transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank, dan (iii) Pasal 6
ayat (1) huruf (e) POJK 42, yaitu transaksi pemberian jaminan kepada bank atas
pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan
Terkendali.
Selain itu, Transaksi tersebut di atas bukan merupakan transaksi benturan
kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42 dan bukan
transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.17/POJK.
04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Juga disebutkan, pelaksanaan atas Transaksi tersebut tidak memiliki dampak
material yang negatif yang merugikan terhadap kegiatan operasional, hukum,
kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.
