Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pencabutan izin
usaha PT Sarana Riau Ventura (PT SRV) yang beralamat di Komplek Perkantoran
Grand Sudirman Blok A-3, Jalan Datuk Setia Maharaja (d/h Parit Indah), Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan
Komisioner OJK Nomor KEP-1/D.06/2025 tanggal 16 Januari 2025.
Dalam siaran pers OJK, Senin (20/1), Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi
Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi menyampaikan, bahwa pencabutan
ini dilakukan mengingat PT SRV tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai ekuitas
minimum sampai dengan tanggal jatuh tempo Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha
berakhir.
Diketahui, sebelum keputusan pencabutan izin usaha, PT SRV telah dikenakan
sanksi administratif berupa Pembekuan Kegiatan Usaha atas pelanggaran
ketentuan terkait ekuitas minimum.
OJK telah memberikan waktu yang cukup bagi PT SRV untuk melaksanakan langkah-
langkah strategis guna pemenuhan ketentuan ekuitas minimum sebagaimana
tertuang dalam rencana pemenuhan. Namun, sampai dengan batas waktu yang telah
disetujui, tidak terdapat penyelesaian permasalahan atas pemenuhan ketentuan
ekuitas minimum dimaksud, tulis M. Ismail Riyadi.
Selanjutnya disampaikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf a
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan
Usaha Perusahaan Modal Ventura (POJK 35/2015) juncto Pasal 116 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (POJK 25/2023),
Pasal 59 ayat (11) POJK 35/2015 juncto Pasal 118 ayat (15) POJK 25/2023, Pasal
119 ayat (13) POJK 25/2023, Pasal 143 POJK 25/2023, dan Pasal 144 POJK
25/2023, maka PT SRV dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.
Ditambahkan, tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK tersebut di atas,
termasuk pencabutan izin usaha PT SRV dilakukan dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan
industri modal ventura yang sehat dan terpercaya serta melindungi konsumen.
Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, PT SRV dilarang melakukan
kegiatan usaha di bidang perusahaan modal ventura dan diwajibkan untuk
menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, antara lain:
- Menyelesaikan hak dan kewajiban Debitur, Kreditur dan/atau pihak lainnya;
- Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran PT SRV serta membentuk Tim Likuidasi;
- Memberikan informasi secara jelas kepada Debitur, Kreditur dan/atau pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;
- Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan Nasabah di Internal Perusahaan; dan
- Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, PT SRV dilarang untuk menggunakan kata ventura atau ventura
syariah, dalam nama Perusahaan.
