Pasardana.id - PT Bank Tabungan Negara Tbk (IDX: BBTN)
telah memulai proses akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS).
Hal itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian jual beli bersyarat
(Conditional Sales Purchase Agreement /CSPA) dengan para pihak pemegang
saham BVIS yang bertempat di Jakarta pada Rabu, 15 Januari 2025.
Dalam perjanjian tersebut, BTN akan mengambil alih 100 persen saham BVIS dari
para pemegang sahamnya, yakni PT Victoria Investama Tbk (IDX:
VICO), PT Bank Victoria International Tbk (IDX:
BVIC), dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta.
Berdasarkan Ringkasan Rancangan Pengambilalihan yang telah diterbitkan kedua
belah pihak ke publik, Victoria Investama merupakan pemegang saham mayoritas
BVIS dengan kepemilikan 80,18 persen saham, disusul Bank Victoria
International sebesar 19,8 persen dan BHP Jakarta 0,0016 persen.
Melalui akuisisi tersebut, BTN akan menjadi pemilik penuh Bank Victoria
Syariah dengan kepemilikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 100 persen dari
seluruh modal ditempatkan disetor penuh dalam BVIS dengan total nominal
sebesar Rp1,06 triliun.
BTN melakukan pembelian BVIS dengan sumber pendanaan internal yang telah
disiapkan sesuai rencana bisnis bank.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, aksi korporasi BTN
terhadap BVIS merupakan bagian dari rencana BTN untuk membentuk suatu bank
umum syariah (BUS) melalui strategi anorganik.
Setelah mendapatkan persetujuan atas rencana aksi akuisisi BVIS dari
regulator, BTN akan memisahkan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN, yakni BTN
Syariah, dan mengintegrasikannya ke dalam BVIS menjadi sebuah BUS baru.
BTN menilai perkembangan perekonomian syariah di Indonesia perlu didukung
dengan adanya pemain yang memiliki kekuatan daya saing atau competitive
advantage dengan proposisi layanan perbankan dan keuangan komprehensif untuk
sektor perumahan. Aksi korporasi ini akan mendukung pengembangan BTN Syariah
untuk memenuhi posisi tersebut dan menjawab kebutuhan nasabah di pasar
syariah. Kedua belah pihak, yakni BTN dan para pemegang saham Bank Victoria
Syariah telah mencapai kesepakatan mutual untuk mendukung upaya tersebut, ujar
Nixon, seperti dilansir dari siaran pers, Senin (20/1/2025).
Penandatanganan CSPA tersebut didasari atas kesepakatan kedua belah pihak yang
telah dicapai setelah proses uji tuntas (due diligence) yang dilakukan BTN
terhadap Bank Victoria Syariah selama beberapa bulan ke belakang.
Nixon mengatakan, BTN memilih untuk mengakuisisi bank umum syariah dan
menggabungkannya dengan BTN Syariah karena prosesnya tidak rumit dan tidak
terlalu memakan waktu.
Pasalnya, aturan dan perundang-undangan tentang bank umum konvensional yang
memiliki anak usaha bank syariah mewajibkan BTN untuk segera menyapih unit
usaha syariahnya sebelum tahun 2026.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juncto
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023,
Unit Usaha Syariah diwajibkan untuk dipisahkan dari induk bank konvensional-
nya jika nilai aset mencapai 50% dari total nilai aset induknya, atau memiliki
aset paling sedikit Rp50 triliun.
Pemisahan tersebut wajib dilakukan maksimal dua tahun setelah laporan keuangan
triwulan terakhir yang menyebutkan total asetnya sudah memenuhi ketentuan.
Per kuartal III-2024, BTN Syariah telah mencatat aset sebesar Rp58 triliun,
bertumbuh sebesar 19,2 persen secara tahunan dari periode yang sama tahun
sebelumnya sebesar Rp48 triliun.
Berdasarkan proyeksi yang dilakukan BTN, lanjut Nixon, nilai aset BTN Syariah
setelah menjadi bank umum syariah nantinya dapat mencapai sekitar Rp66
triliun-Rp67 triliun.
Sementara itu, Bank Victoria Syariah dinilai sebagai kandidat yang tepat
karena bank umum syariah yang memadai dan bisnis yang terus bertumbuh.
Berdasarkan laporan keuangan per triwulan III-2024, aset Bank Victoria Syariah
mencapai sebesar Rp3,32 triliun, meningkat 8,02 persen secara tahunan dari
periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,08 triliun.
Dengan disepakatinya CSPA tersebut, BTN selaku pihak pembeli saham BVIS akan
melakukan langkah selanjutnya sesuai prasyarat, yakni mendapatkan persetujuan
Rapat Umum Pemegang Saham BTN dan BVIS, memperoleh persetujuan dari Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) untuk BTN selaku calon pemegang saham pengendali, dan
persetujuan dari OJK atas transaksi pengambilalihan yang diusulkan.
Nixon berharap, seluruh proses akuisisi tersebut dapat selesai sebelum
semester I-2025 berakhir sehingga proses merger antara Unit Usaha Syariah BTN
dan BVIS bisa dijalankan.
Berdasarkan timeline yang telah kami rencanakan, BTN Syariah bisa segera
spin-off menjadi bank umum syariah pada tahun ini, tegas Nixon.
Selama proses itu berlangsung, BTN menyatakan belum ada perubahan operasional
bisnis dari BTN Syariah dan aktivitas bisnis BTN Syariah masih berjalan
seperti biasa sampai unit usaha syariah tersebut telah berubah secara legal
dan formal menjadi bank umum syariah dalam bentuk perseroan terbatas (PT).
