Pasardana.id - Dalam lima tahun terakhir, transformasi digital nasional
terakselerasi secara pesat.
Pasca-pandemi, akseptasi digital semakin meluas, serta mendorong partisipasi
sektor usaha dan masyarakat dalam pengembangan model bisnis baru berbasis
digital.
Dari sisi pengelolaan keuangan Pemerintah pusat (Pempus) dan daerah (Pemda),
pencapaian digitalisasi telah mendukung efisiensi kerja pemerintahan serta
mengoptimalkan perolehan pajak dan retribusi dalam memperkuat resiliensi dan
pembangunan ekonomi nasional. Digitalisasi juga turut berperan dalam mendukung
inklusivitas serta penguatan ekonomi lokal dan UMKM daerah.
Untuk semakin menguatkan capaian tersebut, hari ini, Senin (23/9) di Jakarta,
diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan
Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) tahun 2024 yang mengusung tema
Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah".
Rakornas P2DD merupakan forum tertinggi antara pimpinan Kementerian/Lembaga
anggota Satgas P2DD dan seluruh Kepala Daerah selaku Ketua TP2DD.
Satgas P2DD dibentuk melalui Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
Dalam perhelatan Rakornas 2024, turut hadir Ketua Pengarah merangkap anggota
Satgas P2DD Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto; serta Anggota Satgas P2DD,
yaitu; Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; Menteri Keuangan, Sri Mulyani
Indrawati; Mewakili Mendagri, Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi
Tohir; Menteri PAN dan RB, Abdullah Azwar Anas; serta Gubernur dan Kepala
Daerah sebagai Ketua Tim P2DD di wilayah masing-masing.
Melansir siaran pers BI, Senin (23/9) disebutkan, Gubernur Bank Indonesia,
Perry Warjiyo dalam sambutannya menyampaikan 3 (tiga) strategi terkait
penguatan ekosistem transaksi digital daerah.
Pertama, inovasi dan akseptasi digital, mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu: (i)
mendorong inovasi digitalisasi pembayaran baik produk maupun model bisnis oleh
Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), (ii) penguatan manajemen risiko dan
pelindungan konsumen, serta (iii) penguatan literasi digital yang dilakukan
secara kolaboratif oleh Satgas P2DD dan TP2DD serta industri sistem
pembayaran.
Kedua, penguatan infrastruktur, untuk mewujudkan infrastruktur sistem
pembayaran yang stabil, modern, sesuai standar internasional, dan memenuhi
aspek 3i (interkoneksi, interoperability, dan integrasi), baik infrastruktur
yang diselenggarakan BI maupun industri. Keandalan infrastruktur sistem
pembayaran ini akan dioptimalkan, termasuk untuk memroses penyelesaian
transaksi keuangan Pemerintah.
Ketiga, konsolidasi industri untuk memperkuat peran perbankan sebagai lembaga
keuangan utama, termasuk mendorong penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD)
yang memiliki peran krusial dalam digitalisasi pembayaran di daerah, sejalan
dengan perannya sebagai penatausaha Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 telah menavigasi
digitalisasi sistem pembayaran Indonesia melalui sinergi dengan berbagai
inisiatif program Pemerintah sehingga Indonesia menjadi negara yang
akseleratif dalam mengadopsi digitalisasi.
Pembayaran pajak dan retribusi melalui QRIS, bantuan sosial secara nontunai,
serta Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah telah menjadi game
changer transformasi digital nasional.
Capaian digitalisasi Pemerintah menunjukkan hasil positif sebagaimana
tercermin dari kenaikan jumlah Pemda kategori Digital, yaitu Pemda yang telah
memanfaatkan kanal pembayaran digital, sistem informasi dan integrasinya,
sebagai kelompok dengan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
(ETPD) tertinggi.
Hingga Semester I 2024, jumlah Pemda kategori Digital mencapai 480 Pemda dari
semester II 2023 yang tercatat sebanyak 449 Pemda.
Jumlah Pemda kategori Digital tersebut setara 87,9% dari total 546 Pemda di
Indonesia dan telah melampaui target yang ditetapkan tahun ini sebesar 85%.
Sebagai kelanjutan dari BSPI 2025 serta wujud komitmen Bank Indonesia terhadap
keberlanjutan transformasi digital nasional, pada 1 Agustus 2024 telah
diluncurkan BSPI 2030 untuk membangun sistem pembayaran nasional yang lebih
berdaya tahan dan konsolidatif, serta mendukung integrasi ekonomi-keuangan
digital nasional secara end-to-end.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
Airlangga Hartarto selaku Ketua Pengarah Satgas P2DD menekankan 4 (empat)
arahan strategis untuk mengantisipasi berbagai tantangan dalam digitalisasi
transaksi keuangan daerah.
Pertama, percepatan realisasi belanja dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) harus semakin ditingkatkan dalam rangka mendorong perekonomian
daerah.
Kedua, penguatan ekosistem transaksi digital Pemda melalui penguatan peran
Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Ketiga, pelaksana Satgas P2DD diharapkan segera menyusun roadmap P2DD dan
seluruh TP2DD juga dihimbau untuk memperkuat roadmap dalam rangka
mengakomodasi Peraturan Pemerintah (PP) No.35 Tahun 2023 terkait Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Dan keempat, pelaksanaan sosialisasi dan branding kebijakan P2DD yang lebih
intensif kepada masyarakat.
Adapun Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memberikan beberapa strategi
peningkatan ekonomi daerah melalui digitalisasi.
Pelayanan Pempus dan Pemda yang terintegrasi dan efisien menjadi prasyaratnya.
Pengelolaan operasi keuangan negara pusat dan daerah yang mampu meningkatkan
kinerja ekonomi dan kesejahteraan daerah turut menjadi faktor.
Dari sisi infrastruktur, ditinjau dari infrastruktur digital maupun kualitas
SDM perlu ditingkatkan.
Terakhir, pentingnya sinkronisasi belanja fiskal antara Pempus dan Pemda yang
diperkuat melalui peraturan perundang-undangan.
Menteri Keuangan juga menekankan pentingnya inovasi untuk saling bersinergi
membentuk ekosistem digital.
Selanjutnya, melalui Rakornas P2DD ini untuk percepatan dan perluasan
digitalisasi daerah akan tercipta sinergi yang semakin kuat dan solusi yang
mendukung optimalisasi pengelolaan sumber-sumber daya di daerah dan nasional,
sehingga daerah memiliki PAD tinggi dan sumber daya yang dapat dipupuk dan
memajukan daerah masing-masing sejalan dengan upaya Pempus.
Sementara itu, Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas menyampaikan pemanfaatan
teknologi digital pemerintah yang telah dilakukan secara intens, sehingga
terdapat peningkatan ekosistem digital yang signifikan. Hal ini ditunjukkan
oleh skor United Nation e-goverment Indonesia yang naik 43 peringkat atau
berada di posisi 64 dari 193 negara sejak diterbitkannya Perpres No. 95/2018.
Harapannya dengan proses transformasi digital Pemerintah yang semakin
meningkat akan membawa birokrasi semakin efisien dan efektif, meningkatnya IPM
dan standar hidup, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Lebih lanjut, Menteri PAN RB mengemukakan bahwa pembayaran digital merupakan
salah satu hal yang perlu menjadi perhatian Satgas P2DD, untuk memastikan
transaksi dapat dilaksanakan dengan instan dan aman.
Terkait hal ini Kemen PAN RB bersama Kemendagri terus membenahi digital ID
sebagai basis digital terpadu.
Harapannya satgas P2DD dapat bersama-sama untuk menyediakan layanan pembayaran
digital sebagai bagian dari pondasi infrastruktur publik digital, termasuk
dalam mengonsolidasikan transaksi keuangan Pemerintah dan mendorong
pertumbuhan ekonomi digital di seluruh indonesia.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan penyampaian apresiasi kinerja Pemda dalam
mendorong digitalisasi daerah di wilayahnya masing-masing.
Apresiasi Championship TP2DD 2024 diberikan kepada Pemda di tingkat provinsi,
kota, dan kabupaten Penerima Penghargaan TP2DD Terbaik untuk masing-masing
wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, Maluku
dan Papua, BPD Terbaik, serta TP2DD Rookie of The Year berdasarkan hasil
asesmen kinerja TP2DD tahun 2023.
