Pasardana.id - Indonesia selaku negara anggota the Group of Twenty (G20),
Financial Stability Board (FSB), dan dikategorikan IMF memiliki sektor
keuangan yang berdampak sistemik atau systemically important financial
sector (SIFS), baru saja menyelesaikan Financial Sector Assessment Program
(FSAP).
Asesmen ini merupakan kali ketiga, setelah pelaksanaan sebelumnya dilakukan
pada 2010 dan 2017.
Secara umum, hasil asesmen menunjukkan perekonomian dan sektor keuangan
Indonesia berada dalam kondisi yang sehat dengan pertumbuhan yang kuat,
stabil, dan cukup resilien dalam menghadapi gejolak eksternal.
Area asesmen mencakup aspek stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada
kerentanan (analisis risiko sistemik), kerangka pengaturan dan pengawasan
sektor keuangan, manajemen krisis dan jaring pengaman sistem keuangan, serta
aspek pengembangan sektor keuangan.
Dalam siaran pers bersama, Senin (26/8), Menteri Keuangan, Gubernur Bank
Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua
Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyambut baik hasil asesmen
FSAP Indonesia 2024 dan mengapresiasi IMF dan World Bank atas asesmen
menyeluruh yang telah dilakukan.
Disebutkan, hasil asesmen menunjukkan komitmen otoritas sektor keuangan
Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem keuangan, melanjutkan agenda
reformasi sektor keuangan, mendorong pendalaman pasar, dan mengembangkan
infrastruktur sektor keuangan.
Asesor menilai positif penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai faktor penting
dalam meningkatkan resiliensi, memperkuat jaring pengaman sistem keuangan dan
kerangka penanganan krisis, serta mendorong pengembangan sektor keuangan
Indonesia.
Komitmen disiplin fiskal, kinerja makroekonomi yang baik, serta kerangka
pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, pasar modal, dan asuransi telah
mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan secara signifikan.
Asesor juga menekankan perlunya terus meningkatkan penguatan kerangka
pengaturan dan pengawasan dengan pendekatan berimbang dalam bidang keuangan
digital dan fintech serta keuangan berkelanjutan.
Selain itu, Indonesia perlu juga terus memonitor dan memitigasi risiko yang
berasal dari berbagai sumber, baik ketidakpastian global, domestik maupun
perubahan iklim.
Capaian Indonesia ini merupakan hasil sinergi dan kontribusi Kementerian
Keuangan, BI, OJK, LPS, dan otoritas terkait, serta pelaku usaha di sektor
jasa keuangan.
Rekomendasi yang dihasilkan dari asesmen FSAP diharapkan dapat meningkatkan
kualitas dan kapasitas otoritas di sektor keuangan dalam rangka pengaturan,
pengawasan, pengembangan, dan penguatan sektor keuangan domestik.
Hasil asesmen FSAP Indonesia 2023/2024 tersebut juga diharapkan akan mendukung
implementasi reformasi struktural yang telah dicanangkan dalam UU P2SK
sehingga dapat semakin memperkuat ketahanan sektor keuangan Indonesia, menjaga
kepercayaan masyarakat, mendorong investasi dan arus modal, serta mencapai
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Hasil asesmen FSAP Indonesia 2023/2024 terangkum dalam laporan Financial
System Stability Assessment (FSSA) dari IMF yang terbit 8 Agustus 2024, serta
laporan Financial Sector Assessment (FSA) dari World Bank yang akan segera
terbit.
