Pasardana.id - Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dalam
waktu dekat ini bakal segera dilantik.
Setelah siap buat tancap gas, langkah pertama yang akan difokuskan oleh
Pemerintahan Prabowo, salah satunya adalah membentuk lembaga pengendalian
karbon untuk ekonomi berkelanjutan.
Hal tersebut diungkap Ketua Tim Ekonomi Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah
ketika bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, usai menggelar rapat
koordinasi terkait Transisi Menuju Ekonomi Hijau dan Kebijakan Nilai Ekonomi
Karbon di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (14/8) lalu.
"Pemerintah Indonesia era Presiden Jokowi telah memiliki sejumlah rumusan
kebijakan rendah karbon dalam RPJMN, serta memiliki komitmen penurunan emisi
karbon. Dalam masa transisi ini harapannya bisa ada kebijakan yang lebih
mengakselerasi dalam kepemimpinan selanjutnya, ungkap Burhanuddin.
Dalam arahannya, ia menyebutkan kewajiban untuk memenuhi komitmen global dalam
mengurangi emisi karbon sejalan dengan 8 misi asta cita presiden terpilih,
pada pilar kedua yaitu untuk mendorong kemandirian bangsa, salah satunya
melalui ekonomi hijau.
Yaitu, dengan membentuk Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata
Niaga Karbon (BP3I-TNK) yang bertugas untuk mengarahkan, mengelola, dan
mengawasi pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan serta mewujudkan
kedaulatan karbon dengan memanfaatkan teknologi blockchain.
Harapannya, semua dapat turut berkoordinasi dalam merumuskan badan dan revisi
Perpres 98 tahun 2021, katanya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengusulkan adanya
pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk sinkronisasi kebijakan ini.
Sedangkan untuk Satgas ini akan diisi oleh Laode Kamaluddin selaku Tim Ekonomi
Presiden Terpilih Prabowo Subianto, dan Ishak Saing, Tenaga Ahli Utama Kantor
Staf Presiden.
"Ini untuk memudahkan transisi pembentukan badan nantinya," terang Moeldoko.
