Pasardana.id - Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas
(migas) diminta untuk segera menggarap bagian wilayah kerja migas potensial,
yang tidak diusahakan atau idle sebagai upaya optimalisasi produksi migas
nasional.
Hal tersebut seperti tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman
Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan dalam Rangka
Optimalisasi Produksi Migas.
Disampaikan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (7/7), Direktur
Pembinaan Usaha Hulu Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM, Ariana Soemanto
mengatakan, kriteria bagian wilayah kerja (WK) migas potensial, yang idle
tersebut, antara lain; terdapat lapangan produksi yang selama dua tahun
berturut-turut tidak diproduksikan atau terdapat lapangan dengan plan of
development (POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama dua tahun
berturut-turut.
Selain itu, kriteria lainnya adalah apabila terdapat struktur pada WK
eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama
tiga tahun berturut-turut.
"Terhadap bagian WK migas yang potensial namun idle , perlu dilakukan upaya,
tidak bisa terus didiamkan. Saat ini, sedang diinventarisasi dan segera
diambil upaya optimalisasi," kata dia.
Lebih lanjut Ariana mengatakan, setidaknya ada empat upaya optimalisasi yang
nantinya dapat dilakukan.
Pertama, KKKS diminta segera mengerjakan bagian WK potensial yang idle
tersebut.
"Sementara, dalam hal diperlukan perbaikan keekonomian dapat diajukan kepada
Kementerian ESDM melalui SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA),"
sambung Ariana.
Optimalisasi kedua, KKKS mengerjakan bagian WK potensial yang idle melalui
kerja sama dengan badan usaha lain untuk penerapan teknologi tertentu secara
kelaziman bisnis.
Ketiga, KKKS mengusulkan bagian WK potensial idle untuk dikelola lebih
lanjut oleh KKKS lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.
Keempat, KKKS melakukan pengembalian bagian WK potensial yang idle kepada
Menteri ESDM, dengan mempertimbangkan kewajiban setelah operasi, kewajiban
pengembalian data hulu migas, dan kewajiban lainnya, untuk selanjutnya
ditetapkan dan ditawarkan menjadi WK baru sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan.
"Keempat upaya-upaya tersebut sesuai evaluasi, rencana, dan tata waktu yang
direkomendasikan oleh SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)," sebut
Ariana.
Ditambahkan, pemerintah terus aktif mendorong peningkatan eksplorasi dan
produksi migas.
Lelang blok migas dibuat lebih menarik dengan perbaikan ketentuan kontrak di
antaranya yaitu bagi hasil kontraktor dapat mencapai 50 persen dari sebelumnya
15-30 persen.
"Pemerintah juga dapat memberikan insentif hulu migas dalam rangka mendukung
keekonomian kontraktor," tandas Ariana.
