Pasardana.id - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan
Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menyampaikan, bahwa Program Asuransi Wajib,
termasuk asuransi kendaraan masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP)
sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif
penyelenggaraan program.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa Pemerintah dapat membentuk Program Asuransi
Wajib sesuai dengan kebutuhan, di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa
tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability TPL) terkait
kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal
terhadap risiko bencana. Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam
terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan, beber Ogi
seperti dilansir dalam siaran pers, Kamis (18/7).
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib
tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapat persetujuan dari DPR,
sambungnya.
Diketahui, dalam UU P2SK dinyatakan bahwa setiap amanat UU P2SK, diikuti
dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama 2 (dua)
tahun sejak UU P2SK diundangkan.
Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap
Program Asuransi Wajib tersebut.
Adapun program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan
untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat
karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik
kendaraan jika terjadi kecelakaan, dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku
berkendara yang lebih baik.? Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko,
masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, pungkas Ogi.
