NCKL Borong 5 penghargaan CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan

Pasardana.id - PT Trimegah Bangun Persada Tbk (IDX: NCKL) atau Harita Nickel, perusahaan pertambangan dan pemrosesan nikel terintegrasi berkelanjutan yang beroperasi di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, meraih lima penghargaan pada penganugerahan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2024 yang digelar di The Westin Hotel Jakarta, Selasa, 7 Mei 2024.

Kelima penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Ma ruf Amin dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar.

Head of External Relations Harita Nickel, Latif Supriadi menjelaskan, bahwa raihan lima penghargaan itu menjadi bukti nyata atas komitmen dan kontribusi perusahaan dalam mendorong pertumbuhan badan usaha milik desa (BUMDes) dan pembangunan di desa-desa di sekitar area operasi Harita Nickel.

Kami berkomitmen untuk terus mewujudkan kemandirian desa yang menjadi tujuan utama dari program CSR Harita Nickel yang tentu berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat di wilayah operasi kami. Ajang penghargaan ini merupakan sebuah wujud keberhasilan program serta sebuah usaha bersama untuk mewujudkan desa yang berkelanjutan, tutur Latif, seperti dilansir dari siaran pers, Rabu (8/5/2024).

Dari lima penghargaan tersebut, Harita Nickel mendapatkan dua penghargaan untuk kategori program CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan, dua penghargaan untuk kategori perorangan dengan predikat Excellent yang diterima oleh Darwan Aduhasan selaku sekretaris BUMDes Batu Putih Desa Buton, Pulau Obi sekaligus pelaku pertanian binaan Harita Nickel, dan satu predikat Outstanding untuk Lukmanul Hakim selaku Agriculture Foreman Harita Nickel dalam perannya membina kelompok tani.

Selain itu, Harita Nickel juga mendapat satu penghargaan The Best Silver Achievement.

Lebih lanjut, Latif mencontohkan salah satu program Harita Nickel bernama Buton Sentani (Sentra Ketahanan Pangan Obi), telah berhasil meningkatkan produktivitas kelompok tani binaan Harita Nickel.

Menurutnya, Harita Nickel bersama pemerintah desa, Balai Penyuluh Pertanian, BUMDes, memberikan bimbingan budidaya dan dukungan sarana-prasarana pertanian kepada sejumlah kelompok tani.

Latif menambahkan, perusahaan kemudian menyerap beras hasil program Sentani guna memenuhi kebutuhan catering Harita Nickel.

Volume transaksi masyarakat terhadap Harita harus ditingkatkan. Jadi masih banyak peluang masyarakat untuk bekerjasama dan berpeluang menjadi supplier, tambah Latif.

Sekretaris BUMDes Batu Putih Desa Buton, Darwan Aduhasan, mengaku telah berkolaborasi dengan Harita Nickel sejak tahun 2021.

Darwan menyatakan, hingga kini program hortikultura dan ketahanan pangan di lima desa di Pulau Obi sudah berkembang.

Salah satunya, tadinya persawahan kami mulai dari 3 hektare sampai saat ini sudah mencapai 30 hektare, tanaman hortikultura yang tadinya 1 hektar kini menjadi 5 hektar di setiap desa, ucap Darwan.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma ruf Amin menyatakan, bahwa pembangunan desa menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah guna mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.

Ia berharap, desa sebagai lingkup pemerintahan terkecil harus mampu menjadi simpul penggerak pembangunan ekonomi masyarakat.

Di kesempatan yang sama, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyampaikan pentingnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya peningkatan kesejahteraan warga desa.

Peran penting itu terbukti dari beragam capaian BUMDes sejak pemerintah fokus mengembangkan BUMDes pada 2021.

Penganugerahan CSR dan PDB Award 2024 tersebut merupakan penghargaan yang diberikan kepada perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta perorangan atas jasa mereka dalam membantu percepatan pembangunan desa melalui pelibatan dan pengembangan BUMDes/BUM Desma maupun kegiatan CSR lainnya.

Penghargaan itu memasuki tahun ketiga dan dilakukan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bekerja sama dengan Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF).