Antisipasi Perubahan Iklim, Kemenkeu Kucurkan Anggaran Sebesar Rp569 Triliun

Pasardana.id - Pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap telah merealisasikan anggaran sebesar USD 37,9 miliar sejak 2016 hingga 2022 atau setara Rp569 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk mengatasi perubahan iklim.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Bobby Wahyu Hernawan mengatakan, pengeluaran belanja aksi perubahan iklim dari rentang waktu tersebut rata-rata sebesar Rp 81,3 triliun per tahun (USD 5,4 miliar) per tahun atau setara 3,5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Angka Indonesia 3,5 persen sudah cukup bagus, negara lain masih di bawahnya. Ini sudah cukup bagus dalam menangani perubahan iklim," ujar Bobby dalam Acara Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Rabu (29/5).

Dia membandingkan dengan negara lain yang pengeluarannya 3,5 persen untuk perubahan iklim, cukup baik bagi Indonesia.

Dikatakan, rata-rata negara lain hanya mengeluarkan dana sekitar 2,5 persen.

Sedangkan dari total anggaran sebesar Rp 569 triliun tersebut, sebanyak 58,4 persen digunakan memitigasi penurunan emisi gas rumah kaca terhadap baseline seperti industri hijau, pengelolaan limbah, energi dan transportasi. 

Kemudian, sebanyak 37,6 persen digunakan untuk co-benefit yakni adaptasi penurunan kerentanan, peningkatan kapasitas adaptif, dan pengurangan kerugian ekonomi.

Sedangkan total pendanaan mitigasi dari APBN bagi aksi mitigasi dan co-benefit pada 2018-2022 sebesar Rp 217,83 triliun.

Pendanaan rata-ratanya sebesar Rp 43,57 triliun per tahun. 

Dengan demikian, Kemenkeu membidik kebutuhan pendanaan aksi mitigasi berdasarkan BUR-3 untuk tahun 2018-2030 adalah sebesar Rp 4.002,44 triliun atau rata-rata Rp 307,88 triliun per tahun.  

Sementara total pendanaan mitigasi dari APBN (aksi mitigasi & co-benefit) untuk tahun 2018-2022 sebesar Rp217,83 triliun atau rata-rata Rp43,57 triliun per tahun.

Sehingga APBN sejauh ini baru dapat memenuhi sekitar 14% dari kebutuhan pendanaan aksi mitigasi setiap tahunnya. 

"Artinya Pemerintah Indonesia dan semua pihak peduli terhadap agenda perubahan iklim ini," tandas Bobby.