Kendalikan Inflasi, Bank Indonesia dan TPID Wilayah Sumatera Luncurkan 'ANDALAS'

Pasardana.id - Sinergi dan inovasi dalam mewujudkan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) terus diperkuat, untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.

Terkait hal ini, Bank Indonesia (BI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Sumatera meluncurkan Aktivitas Sinergi Pengendalian Sumatera (ANDALAS) yang difokuskan pada beberapa inovasi pengendalian harga.

Pertama, Gerakan Tanam Cabai Merah dengan metode intensifikasi dan budidaya pertanian digital guna mendorong produktivitas komoditas strategis berkolaborasi dengan TPID dan universitas sekitar.

Kedua, program Mobil Pasar Murah Tuntaskan Inflasi dan Rawan Pangan untuk memperluas jangkauan pasar murah ke daerah-daerah rawan pangan.

Ketiga, optimalisasi efisiensi rantai pasok komoditas pangan wilayah Sumatera. Peluncuran inovasi tersebut dilakukan dalam kegiatan GNPIP Wilayah Sumatera yang diselenggarakan di Pekanbaru pada hari ini, Jumat (17/5), dengan tema "Sinergi dan Inovasi Mendorong Penguatan Produktivitas, Pasokan, dan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Sumatera".

Melansir siaran pers BI, Jumat (17/5), Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menyampaikan, Kita perlu memperkuat koordinasi dan sinergi pengendalian inflasi dalam menjaga stabilitas harga dan membangun ketahanan pangan guna memitigasi risiko inflasi ke depan utamanya dari sisi pasokan, yaitu gangguan produksi akibat bencana alam dan faktor musiman serta kendala distribusi. Untuk itu, inovasi pengendalian inflasi pangan secara end-to-end atau dari hulu ke hilir harus dioptimalisasi secara simultan untuk meningkatkan produktivitas di sisi hulu dan mendorong perluasan jangkauan distribusi di sisi hilir."

Berbagai program inovasi GNPIP Wilayah Sumatera yang dicanangkan diharapkan dapat direplikasi oleh seluruh TPID dalam mendukung kemandirian daerah kedepan dan memajukan ketahanan ekonomi, termasuk pengembangan inovasi ketersediaan data pangan strategis terintegrasi yang dimonitor oleh seluruh Pemda dalam bentuk dashboard untuk memantau kondisi pasokan guna memperkuat realisasi Kerjasama Antara Daerah (KAD).

Bank Indonesia meyakini, sinergi seluruh TPID di Wilayah Sumatera maupun nasional melalui program kebijakan pengendalian inflasi yang adaptif dan inovatif secara berkelanjutan akan mewujudkan terjaganya inflasi sesuai target 2,5% 1% dan mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi.

Lebih lanjut, di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengapresiasi langkah sinergi dan kolaborasi TPID Wilayah Sumatera yang berfokus dalam penanganan inflasi pangan.

Namun demikian, ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah masih menjadi tantangan utama dalam stabilisasi harga pangan.

Optimalisasi penggunaan teknologi budidaya, pemanfaatan sarana penyimpanan, perluasan kerjasama antar daerah (KAD) serta penguatan konektivitas antarwilayah perlu didorong untuk mendukung stabilitas harga dan menekan disparitas harga antarwilayah.

Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi distribusi salah satunya melalui kebijakan insentif fiskal terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang terarah sehingga pengendalian inflasi dapat terwujud.

Pada sisi pembiayaan, pemerintah mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun 2024 terutama pada sektor pertanian yang menopang ketananan pangan nasional.

Sementara itu, Pj. Gubernur Riau, S.F. Hariyanto menyampaikan bahwa penyelenggaraan GNPIP merupakan bentuk komitmen dan keseriusan kerja sama TPID di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera dalam upaya pengendalian inflasi daerah.

Berdasarkan karakteristik wilayah, Riau merupakan daerah dengan defisit neraca pangan sehingga pemenuhan kebutuhan pangan pokok Riau (seperti beras, aneka cabai, bawang) masih mengandalkan pasokan dari daerah lain, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan daerah tetangga lainnya. Kendati demikian, TPID di Provinsi Riau terus berupaya untuk meningkatkan produksi lokal dan menjamin kecukupan pasokan di Riau dengan harga yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat."

Adapun GNPIP Wilayah Sumatera turut diperkuat dengan perluasan KAD, dukungan pembiayaan untuk penguatan kapasitas produksi dan kemandirian pelaku usaha petani di bidang ketahanan pangan, kegiatan pasar murah, dan penyaluran bantuan alat distribusi hasil pertanian.

Sebagai langkah strategis untuk memperkuat komitmen dan mengakselerasi implementasi program unggulan secara targeted, masif, dan terintegrasi, penyelenggaraan GNPIP Wilayah Sumatera dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID Sumatera pada tanggal 16 Mei 2024.

Rakor tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koordinator Perekonomian beserta seluruh perwakilan TPID Wilayah Sumatera untuk merumuskan berbagai langkah ekstra dalam pengendalian inflasi.

TPIP dan TPID berkomitmen akan memprioritaskan penyelesaian isu strategis inflasi Sumatera dan menghasilkan rekomendasi untuk mendorong penguatan produktivitas, pasokan dan efisiensi rantai pasok demi stabilitas harga dan ketahanan pangan Sumatera, yakni:

1. pentingnya penguatan produktivitas pertanian secara end-to-end ,

2. pentingnya penguatan pasokan dan efisiensi rantai pasok melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD), dan

3. perlunya dukungan fiskal dan non fiskal baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam meningkatkan ketahanan pangan.