Pasardana.id - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini menggelar rapat
kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (19/3).
Di rapat tersebut, Menteri Risma beradu argumen dengan para anggota DPR soal
realisasi anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun 2023, yang
melebihi 100 persen.
Awalnya, Risma menjelaskan kepada Komisi VIII DPR RI terkait realisasi
anggaran Kemensos tahun 2023 lalu yang mencapai 98 persen.
Risma membeberkan, bahwa kementerian yang dipimpinnya telah menggunakan duit
negara sebesar Rp85,53 triliun dari pagu Rp87,27 triliun.
Hanya saja dalam pemaparan tersebut, terdapat beberapa agenda dan program
Kemensos yang realisasinya melebihi 100 persen, bahkan 300 persen.
Misalnya, program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi lanjut usia yang
mulanya ditargetkan menyasar 29 ribu orang, malah terealisasi untuk 62 ribu
orang lebih atau 216,05 persen.
Begitu pula program ATENSI bagi korban bencana dan kedaruratan yang
realisasinya menembus 237,7 persen atau 47.554 orang. Padahal, target awalnya
20 ribu orang.
Kemudian, bantuan yang semula ditargetkan hanya 110 lumbung sosial, akan
tetapi, realisasinya menjadi 167 lumbung sosial atau 151,82 persen.
Dari beberapa paparan tersebut, mengundang pertanyaan dari anggota DPR RI,
apakah ada salah perencanaan Kemensos di awal atau bagaimana.
"Realisasi lebih dari 100 persen, jadi begini, kalau misalnya dihitung saat
menyusun perencanaan satu orang Rp5 juta. Kenyataannya, di lapangan dia hanya
butuh Rp2 juta, ini yang ATENSI," jelas Risma.
"Kami lakukan, karena mohon maaf, permohonannya juga banyak. Kalau memang
butuh, tidak ada satupun, saya coba ngecek satu rupiah pun teman-teman
(Kemensos) gak ada yang ngentit , gak ada yang nyopet satu rupiah pun,"
tegas Risma.
Di sisi lain, anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis mengaku
heran dengan penjelasan Menteri Risma.
Menurutnya, ada dua kemungkinan akar masalah, entah keliru perencanaan
Kemensos atau Risma membuat istilah baru yang tidak sesuai standar pelaporan
keuangan.
Dirinya menilai, bahwa realisasi program yang melebihi 100 persen jelas aneh.
Menurut Iskan, realisasi belanja 99 persen dari Kementerian/Lembaga (K/L) saja
sudah luar biasa.
