Pasardana.id - Direktur PT Pertamima, Simon Aloysius Mantiri
mengungkapkan, bahwa pihaknya masih melakukan pembaruan data agar nantinya
ketika aturan mengenai BBM subsidi diterapkan, maka penyaluran dapat dilakukan
secara tepat sasaran.
Tentunya semua kita pembaruan data. Supaya pembaruan data ini bisa benar-benar
mencerminkan dan bisa menggambarkan kondisi penerima subsidi, penerima manfaat
yang sebaik-baiknya. Jadi posisi saat ini adalah pada komunikasi dan
pemutakhiran data, kata Simon dalam rapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR,
Jakarta Pusat pada Selasa (3/12).
Simon bilang, untuk subsidi data yang akan digunakan untuk memimpin adalah
data dari Badan Pusat Statistik (BPS), walau begitu, data dari PLN dan
Pertamina juga diperlukan untuk pencocokan.
Data dari Pertamina, data dari PLN, semua penerima subsidi energi. Kemudian
kalau kemarin memang yang akan menjadi leading sector di situ adalah dari
BPS, jelasnya.
Lebih lanjut Simon menyebutkan, pembaruan data dilakukan agar dapat
menggambarkan kondisi penerima manfaat subsidi BBM.
Di sisi lain, Pertamina menunggu arahan pemerintah soal skema BBM subsidi
tersebut.
"Untuk itu, kami juga menunggu arahan terbaru. Apabila sudah ada yang
diputuskan dan tentunya segala hal yang akan diambil akan melewati proses
diskusi dan lintas kementerian tentunya untuk mencari solusi mana yang paling
baik," jelasnya.
Lebih lanjut, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan
mengungkapkan, sampai saat ini data untuk LPG subsidi sudah terkumpul 100
persen.
Data tersebut dicatat melalui merchant aplikasi di titik pangkalan.
LPG saat ini 100 persen data dari pembeli LPG subsidi itu sudah masuk ke dalam
sistem kami, ke dalam sistem Mypertamina yang dicatatkan melalui aplikasi yang
kita sebut dengan merchant aplikasi di titik pangkalan, jelas Riva.
Selain LPG, Riva juga mengungkap data solar subsidi sudah mencapai 100 persen.
Sedangkan Pertalite, pendataan sudah mencapai 83 persen dan ditargetkan 100
persen di akhir 2024.
Bahwa per saat ini, pendaftarannya (Pertalite) itu sudah ada di angka 83
persen dan insya allah untuk tahun 2024 ini seluruh pengguna gasoline
Pertalite itu nanti sudah bisa dicatatkan. Sehingga data tersebut juga
nantinya akan bisa digunakan untuk mengunci dan juga me-manage siapa-siapa
saja yang dapat memperoleh produk subsidi tersebut, ungkapnya.
Sedangkan untuk BBM bagi nelayan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
Nelayan (SPBUN), Pertamina juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah
(Pemda).
Terkait dengan SPBUN nelayan di mana SPBUN nelayan ini merupakan program
berlanjut dan kami akan terus menerus berkoordinasi dengan Pemda. Dikarenakan
untuk kebutuhan dan juga pengajuan SPBUN ini harus mendapatkan rekomendasi
dari Pemda, jelas Riva.
Pada daerah yang belum terdapat SPBUN, nantinya nelayan juga dapat mengambil
BBM di SPBU dengan surat rekomendasi.
Dan jika di lokasi tersebut belum ada SPBUN maka akan diperluas untuk ke SPBU-
SPBU umum yang ada di lokasi tersebut untuk dapat dijadikan titik pengambilan
BBM nelayan dengan menggunakan surat rekomendasi, sambungnya.
Menurut Riva, titik pangkalan merupakan titik terdepan yang berinteraksi
dengan pelanggan.
Maka dari itu, Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan berasal dari titik
pangkalan.
Di mana titik pangkalan ini adalah titik yang merupakan titik terdepan yang
menjadi titik interaksi Pertamina dengan pelanggan. Sehingga untuk harga HET
yang memang ditetapkan itu akan dapat diperoleh melalui pangkalan tersebut,
tandasnya.
