Pasardana.id - PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (IDX:
GMFI) menyampaikan telah menerima tambahan plafond atas
fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(IDX: BBRI) (Kreditur) menjadi sebanyak-banyaknya USD144.358.833
atau setara dengan Rp2.241.351.000.000.
Berdasarkan Perjanjian Kredit, Perseroan telah menerima pinjaman dari Kreditur
dalam bentuk (i) fasilitas kredit modal kerja 1 sebesar sebanyak-banyaknya USD
39.500.000 dan (ii) fasilitas kredit modal kerja 2 sebesar sebanyak-banyaknya
USD 51.000.000, dengan jumlah seluruhnya sebesar sebanyak-banyaknya USD
90.500.000. Pada tanggal 29 Desember 2023, Perseroan dan Kreditur telah
menandatangani Addendum Perjanjian Kredit dimana Perseroan mendapatkan
tambahan plafond pinjaman dari Kreditur dalam bentuk perjanjian kredit modal
kerja untuk tujuan menampung fasilitas lain yang telah ada sebelumnya,
sehingga jumlah fasilitas kredit modal kerja Perseroan menjadi sebesar
sebanyak-banyaknya USD144.358.833 atau setara dengan Rp2.241.351.000.000
(Nilai Transaksi), beber Rian Fajar Isnaeni selaku VP Corporate Secretary &
Legal GMFI dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (04/12).
Ditambahkan, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No.
00626/2.1025/AU.1/10/0225- 1/1/IV/2023 tanggal 12 April 2023, jumlah aset
Perseroan adalah USD 390.658.710.
Dengan demikian, Nilai Transaksi tersebut mencapai 36,95% dari total aset
Perseroan. Oleh karenanya, Transaksi merupakan Transaksi Material sebagaimana
diatur dalam POJK 17/2020, jelas Rian lagi.
Selanjutnya disampaikan, dengan terlaksananya Transaksi, tidak terdapat dampak
material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau
keberlangsungan usaha Perseroan atas pelaksanaan Transaksi tersebut di atas.
Diketahui, pembayaran pinjaman akan jatuh tempo pada 31 Desember 2035.
Adapun Perseroan dan Kreditur merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud
dalam POJK 42/2020 karena masingmasing secara tidak langsung dan secara
langsung dikendalikan oleh pihak yang sama, yaitu Negara Republik Indonesia.
