Penolakan Pemberian Subsidi Energi Dalam Bentuk Produk, Begini Kata Pakar

Pasardana.id - Pakar ekonomi dari Unniversitas Gajah Mada, Fahmy Radhi menegaskan pentingnya reformasi subsidi energi agar tepat sasaran.

Dia menekankan pentingnya agar subsidi yang diberikan untuk BBM, LPG, dan listrik benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Jika subsidi energi tidak diberikan by target , berisiko menghambat program-program pemerintah yang lain, seperti makan siang gratis dan sebagainya," katanya, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (06/11).

Pernyataan Fahmy tersebut muncul setelah rapat yang diadakan oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dimana, dalam rapat tersebut diputuskan pemerintah tidak mengubah skema subsidi untuk LPG.

Subsidi LPG akan tetap menggunakan skema yang sama.

"Nah, Menteri Bahlil ini terbukti tidak memahami pemberian subsidi untuk LPG yang seharusnya bisa diberikan sama seperti BLT," ujar Fahmy.

Fahmy pun mengkritik pemberian subsidi BBM dan LPG dalam bentuk produk, yang menurutnya selama ini terbukti tidak efektif.

Dia mengungkapkan, bahwa lebih dari 50% dari total subsidi BBM dan LPG dengan nilai mencapai Rp100 triliun tidak sampai pada masyarakat yang membutuhkan.

Maka dari itu, ia menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya mengambil langkah tegas untuk memastikan subsidi energi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Ia pun mengingatkan, jika subsidi yang tepat sasaran juga menghemat penggunaan anggaran negara seperti halnya pengelolaan subsidi listrik.

Menurut dia, subsidi LPG seharusnya mengacu pada mekanisme bantuan langsung tunai (BLT) yang menggunakan data by name dan by address.

Sasaran subsidi LPG sama dengan BLT, jadi bisa menggunakan data itu, bebernya.

Untuk itu, dirinya tetap menolak terhadap pemberian subsidi BBM dan LPG dalam bentuk produk.

Pasalnya sudah terbukti selama ini tidak tepat sasaran.

"Jika pemberian subsidi masih diberikan dalam bentuk produk, pasti tidak tepat sasaran. Dan itu harus ditolak," tutupnya.