Pasardana.id - Pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden
Gibran Rakabuming Raka, menandai peralihan kepemimpinan untuk mempercepat
transisi energi di Indonesia.
Sebagai negara yang berkomitmen menjaga suhu bumi di batas 1,5 derajat
Celcius, Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong Indonesia
untuk memprioritaskan transisi energi berkeadilan untuk menumbuhkan ekonomi
berkelanjutan, terutama di tingkat daerah.
IESR menilai, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memainkan perannya
untuk mendukung percepatan transisi energi yang adil secara efektif di tingkat
daerah.
Meski 33 provinsi di Indonesia telah memiliki Rencana Umum Energi Daerah
(RUED), banyak dari rencana tersebut seharusnya sudah perlu ditinjau ulang
karena sudah lima tahun sejak dirilis.
Tidak hanya itu, hingga tahun 2022, hanya tujuh provinsi yang berhasil
mencapai target realisasi bauran energi terbarukannya.
Secara rata-rata, selisih antara target dan realisasi bauran energi terbarukan
yang belum tercapai adalah 10%.
Koordinator Riset Sosial Kebijakan dan Ekonomi IESR, Martha Jesica memaparkan,
tantangan terbesar dalam implementasi RUED adalah keterbatasan kapasitas
fiskal serta jalur perencanaan energi daerah yang panjang karena harus
diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah.
Menurut dia, kewenangan tambahan untuk pengelolaan energi terbarukan dari
Perpres 11/2023 di tingkat daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk
berperan lebih besar dalam transisi energi.
Namun, katanya, diperlukan dukungan kebijakan fiskal yang memadai agar daerah
dapat mengoptimalkan tambahan kewenangan ini untuk mendukung pencapaian target
energi terbarukan.
Selain itu, proporsi alokasi belanja program energi terbarukan dalam urusan
energi di daerah saat ini masih rendah, dengan rata-rata sebesar 18%," ucap
Martha, Rabu (23/10/2024).
Martha menjelaskan, hal itu menunjukkan bahwa meskipun potensi energi
terbarukan sangat besar di Indonesia, upaya realisasinya masih memerlukan
penguatan dan koordinasi yang lebih baik.
Untuk mengatasi tantangan tersebut demi mempercepat transisi energi, IESR
merekomendasikan tiga langkah strategis.
Pertama, pemerintah pusat perlu menyusun kerangka kebijakan jangka panjang
yang jelas dan merincikan implementasi hingga tingkat utilitas.
Kebijakan ini harus mencakup dukungan regulasi yang memungkinkan percepatan
investasi di sektor energi terbarukan.
Kedua, penguatan kualitas anggaran dan kebijakan fiskal-moneter yang mendukung
investasi energi terbarukan perlu dilakukan, dengan memperbaiki alokasi
belanja publik yang lebih fokus pada energi bersih.
Ketiga, pelibatan pemerintah daerah, lembaga pendidikan lokal, dan masyarakat
dalam perencanaan serta implementasi transisi energi menjadi kunci utama.
Partisipasi aktif dari berbagai pihak di daerah akan mendorong realisasi yang
lebih cepat dan efisien.
Sementara itu, Dyah Perwitasari, Perencana Ahli Pertama, Kementerian
PPN/Bappenas menuturkan, pemerintah telah mengintegrasikan transisi energi
berkeadilan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
2025-2045.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong penerapan ekonomi hijau berbasis
pembangunan rendah karbon.
Energi berperan sebagai modal dasar untuk transformasi ekonomi sekaligus
sebagai daya dukung pembangunan di segala bidang. Untuk itu dibutuhkan
perencanaan yang THIS (Thematic, Holistic, Integratif dan Spasial) untuk
memperkuat ketahanan energi, salah satunya melalui transisi energi, jelas
Dyah.
