Pasardana.id - Sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah dalam upaya transisi energi melalui pembangunan infrastruktur pendukung ekosistem kendaraan listrik, PT PLN (Persero) membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di halaman Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/1) mengatakan, hal tersebut dilakukan guna mendukung penuh langkah Kementerian BUMN untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pejabat eselon I dan eselon II.
"Kami terus mengakselerasi tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik. Hari ini, di Kementerian BUMN mulai menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional, maka dari itu kami berkolaborasi menyediakan infrastrukturnya," ujarnya.
Ia menjelaskan, layanan SPKLU di halaman Gedung Kementerian BUMN tersebut bertipe fast charging.
Sedangkan, untuk pengisian daya di tempat tinggal pejabat Kementerian BUMN bertipe home charging.
Hingga Desember 2023, telah lebih dari 900 SPKLU yang beroperasi di 411 lokasi di seluruh Indonesia.
Dari total tersebut sebanyak 624 SPKLU yang dikelola oleh PLN.
Rinciannya, di Banten 26 SPKLU, Jakarta 113 SPKLU, Jawa Barat 150 SPKLU, Jateng dan DIY 50 SPKLU, Jawa Timur 62 SPKLU, Bali 63 SPKLU, Sumatera 62 SPKLU, Kalimantan 37 SPKLU, Sulawesi 27 SPKLU, Nusa Tenggara 25 SPKLU, Maluku lima SPKLU, dan Papua dua SPKLU.
Untuk mengakselerasi pertumbuhan SPKLU, PLN juga membuka kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya para pelaku usaha, perbankan, mall-mall, kantor-kantor, swasta, operator jasa transportasi, dan lain-lain.
