Pasardana.id - Kementerian Koperasi UKM (Kemenkop UKM) secara tegas
melarang pengurus koperasi memiliki hubungan darah atau sekeluarga.
Hal tersebut diperkuat lewat penerbitan peraturan terbaru, yakni tentang usaha
simpan pinjam koperasi.
Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM, Ahmad Zabadi menjelaskan, lewat
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop UKM) 8/2023 ini dibuat agar
kepercayaan masyarakat terhadap koperasi semakin meningkat.
Permenkop UKM 8/2023 telah berlaku sejak 27 Juni 2023.
"Koperasi simpan pinjam itu menjalankan bisnis keuangan, dan bisnis keuangan
adalah bisnis kepercayaan. Pengurus koperasi harus memiliki hak yang sama,
koperasi juga harus dikelola secara profesional, transparan," sebutnya, Rabu
(5/7).
Ia menambahkan, aturan serupa sesungguhnya sudah ada dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), yakni aturan Nomor 55/POJK.03/2016 yang mengatur tentang
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
Kata Zabadi, hal itu ada dalam POJK Pasal 8.
"Anggota direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat
kedua dengan sesama anggota direksi dan/atau dengan anggota dewan komisaris,"
ujarnya.
Adapun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) juga memuat aturan serupa.
Yakni, Pasal 64 yang menyebutkan mayoritas anggota direksi dilarang memiliki
hubungan keluarga, sampai derajat kedua dengan anggota direksi; dan/atau dewan
komisaris.
"Aturan yang sama juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-Undang yang lebih
dikenal dengan sebutan UU P2SK ini mengatur tentang larangan hubungan keluarga
sedarah dan hubungan keluarga," tegasnya.
