Pasardana.id - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Badan
Pusat Statistik (BPS) sepakat menjalin kerja sama untuk memperkuat pendataan
Koperasi dan UMKM (KUMKM) seluruh Indonesia dalam rangka mendukung Program
Prioritas KemenKopUKM, yaitu pembangunan basis data tunggal KUMKM melalui
Pendataan Lengkap KUMKM (PL-KUMKM) yang diagendakan dari 2022 hingga 2024.
"Upaya ini bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, muktahir, terpadu,
dan dapat dibagi serta dipakai antar institusi," kata Arif Rahman Hakim,
Sekretaris KemenKopUKM, seperti dilansir dari siaran pers, Selasa (11/7/2023).
Adapun dalam acara penandatanganan kesepakatan kerja sama KemenKopUKM dengan
BPS tentang pendataan lengkap koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah 2023,
di Jakarta, Selasa (11/7) yang juga dihadiri seluruh Kepala BPS Provinsi
seluruh Indonesia,
Arif menyebutkan, bahwa pendataan lengkap KUMKM merupakan upaya pemerintah
untuk mewujudkan Basis Data Tunggal UMKM yang diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia.
"Terkait Tata Kelola Data KUMKM, baru saja ditetapkan oleh Menteri Koperasi
dan UKM melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Satu Data Koperasi dan UMKM Melalui Basis Data Tunggal," ucap
Arif.
SesKemenKopUKM menjelaskan, pada 2022, kegiatan PL-KUMKM sudah dilaksanakan
pada 240 Kabupaten Kota di 34 Provinsi dan mendapatkan 9.1 juta data KUMKM
dengan kriteria non pertanian dan menetap.
"Dengan hasil tersebut, kami mengapresiasi Dinas Koperasi dan UMKM yang telah
turut mendukung suksesnya kegiatan PL-KUMKM tahun 2022," ucap SesKemenKopUKM.
Selanjutnya, sesuai dengan agenda Prioritas Nasional dari Kementerian
PPN/Bappenas bahwa Pendataan Lengkap KUMKM akan dilanjutkan untuk tahun ini
sampai dengan 2024. Namun, pada tahun 2023, kegiatan ini akan dilaksanakan
BPS.
SesKemenKopUKM pun menekankan bahwa rencana agenda PL-KUMKM ini telah
dikoordinasikan dengan BPS untuk memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
Diantaranya, memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah
interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
Sehingga, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi
pusat dan instansi daerah.
Dan ini dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pengendalian pembangunan.
"Saya berharap hasil dari PL-KUMKM bisa sebagai acuan bagi pemerintah dalam
mengambil kebijakan terhadap koperasi dan UMKM," ucap Arif.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto berharap
kerja sama tersebut bisa membawa manfaat bagi kedua belah pihak.
"Ini amanah yang harus dilakukan BPS sesuai Inpres yang ada dalam menyediakan
basis data," kata Atqo.
Kepada seluruh jajarannya, Atqo meminta kerja sama ini dikoordinasikan dan
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
"Komitmen dari kita menjadi titik dasar keberhasilan kita dalam menghasilkan
data tentang KUMKM seperti yang kita harapkan," ujar Atqo.
