Pasardana.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terdapat 134
pegawai Pajak di bawah Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) punya saham di 280 perusahaan menggunakan nama istri.
Dari keterangan yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perusahaan
tersebut bersifat tertutup atau non-listing.
Ada juga sebagian perusahaan tersebut berbentuk firma konsultan pajak yang
menangani urusan perpajakan perusahaan yang jadi wajib pajak.
Menurut KPK, pegawai pajak yang nyambi bekerja maupun memiliki saham di
konsultan pajak sangatlah tidak etis, karena tentu rawan akan konflik
kepentingan.
Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku telah menerima daftar
nama 134 pegawai tersebut.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo
mengatakan, daftar 134 pegawai pajak punya saham atas nama istri itu telah
diterima oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu pada Jumat (10/3/2023) pekan lalu.
"Sedang kita analisis saat ini untuk kami memastikan kesesuaian nama termasuk
usahanya apa," kata dia, di Jakarta, Senin (13/3/2023).
Lebih lanjut Yustinus bilang, Itjen Kemenkeu perlu berhati-hati dalam
melakukan analisis, mengingat tidak ada larangan bagi Aparatur Sipil Negara
(ASN) untuk berbisnis.
Namun, pegawai ASN memang perlu melaporkan informasi terkait bisnis yang
dijalankan, serta memastikan tidak terdapat konflik kepentingan dalam
operasionalnya.
"Itu harus dijaga betul," ujar Yustinus.
Adapun perusahaan tertutup yang disebutkan dalam temuan KPK, berarti perusahan
tersebut dibuat oleh pegawai ASN sendiri atau bersama dengan pihak lain, dan
sahamnya tidak dibuka ke publik.
"Itu tidak melarang itu, yang dilarang itu penyalahgunaan wewenang dan juga
konflik kepentingan," ujarnya.
