Rasio Kewirausahaan Jadi Prasyarat Indonesia Menuju Negara Maju Tahun 2045

Pasardana.id - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki mengatakan, rasio kewirausahaan menjadi prasyarat Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045 sehingga Indonesia harus memiliki rasio entrepreneur, pengusaha, maupun wirausaha minimal sebesar 4 persen dari populasi penduduk.

MenKopUKM saat mewakili Presiden RI dalam acara Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Muda Wirausaha Indonesia (BMWI) Periode 2023-2026 di Jakarta, Kamis (9/3) mengungkapkan, bahwa salah satu prasyarat menjadi negara maju adalah entrepreneur-nya.

"Jadi bukan sekadar infrastruktur, pembangunan SDM, tapi juga kita harus menyiapkan pengusaha-pengusaha yang unggul yang inovatif, ucap Menteri Teten, seperti dilansir dari siaran pers, Kamis (9/3/2023).

Menteri Teten mengatakan, bahwa saat ini Indonesia baru mencapai rasio kewirausahaan sebesar 3,47 persen.

Jika dibandingkan dengan Singapura yang jumlah penduduknya 5 jutaan, pengusahanya sudah mencapai 8,6 persen dari total penduduknya.

Sedangkan Malaysia maupun Thailand sudah di atas 4 persen, bahkan di negara maju rata-rata sudah 10-12 persen.

Ditegaskan MenKopUKM, pada 2045 di usia 100 tahun, Indonesia akan menjadi empat kekuatan ekonomi besar dunia setelah Amerika, China, dan India, di mana saat ini, seluruh proses pembangunan yang sekarang dijalankan oleh Pemerintahan disiapkan sebagai road to Indonesia Maju di 2045.

Fakta tersebut, sambung MenKopUKM, menjadi alasan penting bagi perguruan tinggi dalam menyiapkan anak-anak muda, sarjana-sarjana Indonesia adalah untuk menjadi entrepreneur.

Entrepreneur itu apa, yaitu menciptakan lapangan kerja, bukan lagi nanti kita mencetak mahasiswa yang mencari kerja, katanya.

Oleh karena itu, MenKopUKM, Teten Masduki mengajak seluruh kampus untuk menjalin kerja sama untuk mencetak anak-anak muda Indonesia menjadi entrepreneur.

Termasuk mendorong keterlibatan BMWI untuk mendongkrak rasio kewirausahaan dalam negeri.

Kurikulum Merdeka Belajar yang diinisasi Kemendikbud Ristek, dinilainya tepat, karena mahasiswa lebih banyak melakukan magang daripada sekadar teori.

Bahkan sejak pertama masuk, mahasiswa sudah bisa membuat bisnis plan, sehingga ketika lulus bukan hanya punya ijazah tetapi bisnisnya pun sudah jalan.

Menurut Menteri Teten, beberapa universitas di Indonesia di fakultas binisnya sudah melakukan hal tersebut.

Ditambah, ada survei di kalangan anak muda di dalam negeri dan Asia Pasifik bahwa 70 persen lebih anak muda sekarang tidak ingin menjadi pegawai baik pegawai pemerintah atau swasta, tapi mereka ingin jadi pebisnis.

Tak hanya itu, MenKopUKM mengimbau, agar para calon wirausaha ini menciptakan apa yang menjadi keunggulan domestik.

Untuk itu, penting di perguruan tinggi, bagaimana menyinergikan riset di universitas dengan inkubator bisnisnya.

Apalagi risetnya di perguruan tinggi saat ini sudah bisa di-support dengan adanya matching fund dari Kemendikbud, yang bisa digunakan untuk riset-riset pengembangan produk bisnis, sehingga dari hasil riset itu produknya bisa komersial dan unggul.

Ia menegaskan, dalam menyiapkan wirausaha mencapai 4 persen, tahun ini Pemerintah menargetkan bisa mencetak 1 juta entrepreneur baru.

Upaya ini terus kami kerjakan. Saya bersama dengan Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menparekraf Sandiaga Uno memiliki program Kewirausahaan Nasional mencetak 1 juta entrepreneur mapan baru supaya statistik kewirausahaan kita naik dari 3,47 persen ke 3,95 persen atau kalau bisa mencapai 4 persen pada tahun 2024, ucapnya.

Saat ini untuk menjadi pengusaha dikatakan Menteri Teten relatif lebih mudah.

Segala ekosistem untuk pengembangan UMKM sudah Pemerintah sediakan.

Melalui Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker), kemudahan usaha sudah dilakukan sehingga diharapkan usaha informal bisa masuk ke kategori usaha formal.

Karena itu badan hukum untuk berusaha itu kami permudah. Kalau mau buat PT perorangan itu mudah tidak perlu setor modal yang besar, mau bikin koperasi kita permudah, atau paling tidak harus punya Nomor Induk Berusaha (NIB) juga dipermudah, katanya.

Begitu juga dengan akses pada pembiayaan.

Presiden Jokowi sudah mengintruksikan 30 persen kredit perbankan diperuntukkan bagi UMKM.

Selanjutnya, ekosistem yang perlu disiapkan yaitu kebijakan afirmasi Pemerintah untuk membeli produk koperasi dan UMKM.

Sebesar 40 persen anggaran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dialokasikan untuk belanja barang KUMKM.

Masyarakat pun terus diimbau melalui gerakan nasional bangga buatan Indonesia (Gernas BBI) untuk memakai produk buatan sendiri.

Menurut Menteri Teten dari beberapa diskusi dengan para ekonom, dikatakan bahwa fondasi fiskal Indonesia sangat kuat.

Hal itu didorong dari ekspor dalam negeri, terutama dari hilirisasi tambang yang membangun nilai rupiah tangguh di tengah ekonomi dunia yang sedang mengalami inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Dengan data tersebut, kita bisa membangun kekuatan ekonomi lebih tangguh daripada negara-negara lain. Apalagi sekarang Indonesia sudah dihitung dari 20 negara di G20, hanya Indonesia yang pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,72 persen pada kuartal III tahun 2022, ucap MenKopUKM.

Sementara itu, Ketua Umum BMWI, Syamsul Hidayah mengatakan, pihaknya memiliki lima kurikulum top organisasi. Yakni, pendaftaran, pembinaan, pelatihan, manajemen keuangan maupun akses ke permodalan, dan pendampingan.

Ia bersyukur, BMWI hingga saat ini sudah banyak berkolaborasi dengan perguruan tinggi, seperti dengan Universitas Brawijaya dalam konteks pembinaan di kalangan pemuda. Kemudian kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang, juga dalam pembinaan kepada usaha di kalangan mahasiswa.

Dengan segenap hati BMWI bersinergi mendukung program KemenKopUKM. Dukungan tersebut hadir dengan keberadaan BMWI yang saat ini tersebar di 34 provinsi, 200 kota kabupaten dan 7 negara, sebutnya.