Pasardana.id - Para pegawai kantor desa yang tergabung dalam Persatuan
Perangkat Desa Indonesia (PPDI) pada Rabu, (8/11) menemui Presiden Joko Widodo
(Jokowi) di Istana Negara.
Dewan Penasehat DPN PPDI, Muhammad Asri Anas mengatakan, ada beberapa usulan
yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, umumnya adalah menyangkut
kesejahteraan masyarakat.
Asri Anas mengatakan, salah satu yang diminta adalah menaikkan gaji dan
tunjangan para perangkat desa.
"Kami menyampaikan tentang perlunya perhatian Presiden terhadap peningkatan
kesejahteraan terutama gaji, tunjangan," ungkapnya kepada awak media di
Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/11).
Asri Anas yang juga merupakan Ketua Majelis Pertimbangan DPP Asosiasi
Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) juga meminta agar perangkat desa
mendapatkan penghasilan purna tugas alias pensiunan seluruh perangkat desa di
tanah air.
"Termasuk penghasilan purna tugas untuk perangkat desa, BPD (Badan
Permusyawaratan Desa), dan Kepala Desa di seluruh indonesia, terutama dilihat
dari masa pengabdian," kata Asri Anas.
Terkait hal itu, kata dia, pada prinsipnya Jokowi setuju dengan usulan
tersebut.
Presiden, lanjutnya, akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal hal ini.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPN PPDI, Widi Hartono melanjutkan
pihaknya juga meminta adanya perbedaan gaji sesuai dengan masa kerja.
Semakin lama masa kerja, seharusnya gaji juga semakin besar.
"Jadi yang bekerja 0 tahun ada perbedaan dengan bekerja 5 tahun, semuanya akan
mengalami. Tidak perlu khawatir karena pada saatnya pasti akan sampai di masa
jabatan masing-masing," ujar Widi.
Lebih lanjut Widi juga mengatakan, perangkat desa meminta agar diberikan
penghasilan pensiun dan juga THR.
Menurutnya, perangkat desa sama mengabdi untukmu bangsa dan negara, bila
profesi lain saja mendapatkan pensiun dan THR, dia meminta perangkat desa juga
diberikan penghargaan yang sama seperti itu.
"Kemudian juga THR, purna tugas kita ini sama-sama abdi negara yang mengabdi
untuk bangsa dan negara. Kalau profesi yang lain diperlakukan dan diberikan
penghormatan tentunya sudah saatnya presiden memperhatikan kesejahteraan
kita," tukas Widi.
