Uang Bansos Pemerintah Tersangkut di Bank dan Tak Tersalurkan ke Masyarakat

Pasardana.id - Proses penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah ternyata ada yang masih tersangkut di bank dan belum tersalurkan ke masyarakat.

Hal tersebut diungkap Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (7/11).

Diungkap Mensos Risma, bansos tersebut sebenarnya sudah ditransfer oleh Kemensos ke perbankan di daerah-daerah untuk diteruskan ke masyarakat.

Bansos yang tersangkut di bank ini adalah yang menyasar daerah 3T di Indonesia.

"Karena di bank sudah salur tapi enggak transaksi. Mereka enggak tahu. Jadi kita sudah salurkan, sampai ke rekening tapi dia tidak transaksi," ujar Mensos Risma.

Lebih lanjut Mensos Risma mengatakan, untuk bansos yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia tidak ada kendala.

Namun, bansos yang tidak tersalurkan ini terjadi bila didistribusi melalui bank.

"Mungkin (karena) jauh, mungkin sakit gitu ke bank, jadi rata-rata dengan Himbara ada selisih (penyaluran bansos). Tapi kalau PT Pos enggak, karena mereka antar kalau mereka (masyarakat) enggak ambil," kata Risma.

Dia pun mencontohkan, seperti bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dengan alokasi sebesar Rp 28,7 triliun, di mana yang sudah disalurkan Kemensos ke perbankan sebesar Rp 28,1 triliun.

Tapi yang sudah ditransaksikan ke masyarakat hanya Rp 27,8 triliun.

"Program sembako atau BPNT, anggaran Rp 45,1 triliun, sukses salur Rp 44,7 triliun atau 99,23 persen. Transaksi Rp 44,2 triliun atau 98 persen," kata Risma.

Ia juga mengungkapkan, data keluarga penerima manfaat (KPM) tersebut bisa dikonfirmasi ke perbankan.

Sayangnya, Kemensos telah meminta data tersebut ke perbankan namun belum mendapat respons.

"Karena kami meminta sesuai kesepakatan di perjanjian kerja sama, kami minta dashboard, sampai sekarang kami sudah kirim surat berkali-kali tapi enggak dikasih," kata Risma.

Dengan begitu yang bisa dilakukan Kemensos adalah hanya menerima komplain dari masyarakat dan menyampaikan ke pihak perbankan.

Sistem informasi untuk pengawasan penyaluran bantuan sosial di Kemensos juga terbatas.

"Kami tidak punya dashboard untuk memantau transaksi. Kami hanya tahu utuh sekian (nominal) enggak transaksi. Tapi kenapa enggak transaksi kami enggak tahu," pungkas Risma.