Pasardana.id - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenkopUKM),
Arif Rahman Hakim menyebutkan, ada tujuh hal mendasar yang menjadi fokus
pemerintah atas perubahan ketiga UU Perkoperasian Tahun 2023.
"Pertama, modernisasi kelembagaan dan usaha koperasi agar dapat kompatibel
dengan perkembangan zaman. Hal ini dilakukan dengan memodernisasi ketentuan
keanggotaan, perangkat organisasi, modal, usaha, serta ekosistem pendukung,"
kata SesKemenkopUKM, Arif Rahman Hakim, seperti dilansir dari siaran pers,
Selasa (14/11/2023).
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite IV DPD RI, di Jakarta, Senin
(13/11) SesKemenkopUKM menambahkan, fokus kedua adalah rekognisi bahwa
koperasi dapat menjalankan usaha di berbagai lapangan usaha.
Koperasi dapat memilih lapangan usaha sesuai dengan pilihan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang memiliki 1.790 pilihan.
Agar koperasi memiliki keleluasaan tumbuh besar di berbagai lapangan usaha,"
ucap Arif.
Ketiga, lanjut Arif, adalah afirmasi pada koperasi sektor riil agar menjadi
penopang dan penggerak utama ekonomi masyarakat.
Koperasi di sektor pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, pengolahan,
pariwisata, dan sebagainya, saat ini kurang berkembang.
"Padahal, sektor tersebut menyerap tenaga kerja yang besar serta menyumbang
nilai tambah yang tinggi," jelas SesKemenkopUKM.
Keempat, pemurnian dan penguatan usaha simpan pinjam koperasi agar berbasis
jati diri.
"Mengatur tentang standar tata kelola yang baik, sebab usaha simpan pinjam
tergolong usaha dengan risiko tinggi," jelas Arif.
Kelima, pendirian dua lembaga penyangga usaha simpan pinjam.
"Di sini, keberadaan Lembaga Pengawas Independen menyaratkan Lembaga Penjamin
Simpanan Anggota. Sebab, efektivitas penegakan hukum dapat dilakukan ketika
dana anggota dijamin lembaga tertentu seperti pada industri keuangan dengan
adanya OJK dan LPS," terang Arif.
Keenam, merekognisi dan mengatur tentang keberadaan lembaga/profesi pendukung
dan penunjang perkoperasian sebagai suatu ekosistem terpadu.
Ada setidaknya 21 lembaga/profesi yang terlibat dalam membangun koperasi.
"Untuk maksud tersebut, pemerintah mengoordinasikan sinergi penyelenggaraan
ekosistem perkoperasian melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta
pembinaan dan pemberdayaan koperasi," kata SesKemenkopUKM.
Selanjutnya, fokus ketujuh adalah peningkatan pelindungan anggota dan badan
hukum koperasi melalui penerapan sanksi pidana.
'Karena, banyak terjadi penyelewengan dan penyimpangan koperasi yang merugikan
anggota. Serta, penyalahgunaan badan hukum koperasi yang merugikan masyarakat.
Hal tersebut dapat dikurangi dengan penerapan sanksi pidana," kata Arif.
Dalam kesempatan itu, anggota DPD RI Dapil NTB H Achmad Sukisman Azmy sepakat
UU Perkoperasian harus direvisi karena sudah berumur lebih dari 30 tahun.
"Terlebih lagi, dengan melihat kemajuan teknologi saat ini, agar koperasi bisa
bertahan dengan bagus. Perlu juga pengawasan koperasi diperkuat," kata
Sukisman.
Sukisman menambahkan, ada beberapa permasalahan koperasi yang sebaiknya
dimasukkan juga ke dalam perubahan UU Perkoperasian.
Di antaranya, terkait kurangnya minat berkoperasi, keterbatasan SDM, hingga
banyak muncul piutang macet.
"Masalah koperasi lainnya adalah kurangnya pengawasan kepada pengurus
koperasi, hingga pengelolaan arsip koperasi yang kurang efektif," katanya.
Anggota DPD lainnya dari Kalimantan Barat, H Sukiryanto, juga mendorong agar
revisi UU Perkoperasian ini dapat menjawab segala persoalan penting yang
membelit koperasi. Misalnya, terkait perlindungan anggota.
"Selain juga, harus ada lembaga penjamin simpanan. Sehingga, kalau pengurusnya
nakal, anggota koperasi tidak sampai menjadi korban," kata Sukiryanto.
