Pasardana.id - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki
bersama Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M Afif Hasbullah
berkolaborasi dan menyepakati untuk bersama-sama mewujudkan regulasi yang
memungkinkan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat terutama bagi
pelaku UMKM di era transformasi digital.
Menurut MenKopUKM, Teten Masduki, regulasi yang ada saat ini belum cukup kuat
untuk mengatur pasar digital.
Untuk itu kita akan bersama-sama mengatur perdagangan online, Kementerian
Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dari sisi kepentingan persaingan pasar kita
berharap tercipta iklim yang adil, sementara KPPU bertugas untuk memantau
indikasi dan potensi monopoli perdagangan, kata Menteri Teten, melansir siaran
pers, Kamis (6/10/2023).
Menteri Teten mengungkapkan, kondisi yang ada sampai hari ini, masih saja
didapati perlakuan diskriminatif terhadap penjual independen (shadow
banning) di dalam platform digital.
Seperti misalnya monopoli algoritma yang dapat mengarahkan konsumen kepada
produk dari perusahaan pengelola platform maupun perusahaan afiliasinya.
Perlakuan diskriminatif itu dilakukan dengan menggunakan teknologi khusus
sehingga mudah bagi pengelola platform untuk membaca traffic dan perilaku
konsumen. Lalu konsumen diarahkan untuk membeli produk mereka sendiri. Di sisi
lain pelaku UMKM juga dipaksa memakai jasa pengiriman mereka, ucapnya.
Untuk itu, kata MenKopUKM, diperlukan adanya pengaturan pasar digital agar
tercipta ekosistem digital yang lebih adil.
Setidaknya ada tiga aspek yang perlu diatur untuk menyelesaikan masalah-
masalah tersebut.
Pertama, mengenai aturan platform yang perlu dibenahi yakni terkait integrasi
platform yang berarti mengatur algoritma data supaya tidak ada penyimpangan.
Jangan sampai platform global tersebut menguat tanpa adanya regulasi yang
tepat hingga akhirnya negara tidak bisa mengontrol, kata Menteri Teten.
Selain itu ia menjelaskan, traffic orang yang bermedia sosial harus
dibedakan dengan orang yang masuk ke e-commerce, jika disatukan maka rentan
terjadi penyalahgunaan data pribadi.
Data pribadi yang tadinya bukan untuk bisnis dagang, dipakai sebagai market
intelegent , katanya.
Kedua, perlunya penguatan pada aspek perdagangan, yakni melahirkan persaingan
usaha yang adil sehingga tidak menimbulkan monopoli pasar.
Ketiga, pengaturan terkait importasi, dengan memperketat, mengatur, dan
membatasi arus keluar- masuk barang.
Barang yang masuk ke Indonesia harus memenuhi standar barang Indonesia dan
dari negara asal barang hingga crossborder online , wajib menerapkan harga
barang minimum di atas 100 dolas AS per unit, ucap MenKopUKM.
Senada disampaikan Ketua KPPU, M. Afif Hasbullah yang mengatakan, perkembangan
e-commerce dan media sosial serta seluruh perangkatnya sangat besar, namun
Indonesia ternyata belum mempunyai regulasi yang memayungi perdagangan digital
secara terinci.
Kami sepakat dengan Pak MenKopUKM untuk bersama-sama terlibat di dalam
penyelesaian strategi nasional transformasi digital, kata Afif.
Diakuinya, saat ini regulasi yang ada di KKPU sudah tidak sesuai karena lebih
mengatur perdagangan konvensional, sehingga ke depan dimungkinkan dibentuknya
Undang-Undang (UU) tentang pasar digital.
Kami fokus agar UU pasar digital ini mulai menjadi perhatian dan kemudian
nanti juga diharapkan peran kami juga bisa terlibat di dalamnya, ucapnya.
