Pasardana.id - BTN Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk (IDX: BBTN) siap menjadi bank terbesar di
Provinsi Aceh.
Salah satu caranya, dengan memperbesar pembiayaan perumahan di provinsi yang
menerapkan aturan syariat Islam atau Qanun tersebut.
Demikian disampaikan Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu, dalam acara
Akad Massal KPR Syariah Serentak di Perumahan Hadrah Land, Kabupaten Aceh
Besar, Provinsi Aceh, Jumat (13/10).
Perkembangan ekonomi di Aceh sudah tumbuh pasca pemulihan Covid-19. BTN
Syariah juga terus berkembang di Aceh dengan melakukan berbagai ekspansi salah
satunya pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), ujar
Nixon, seperti dilansir dalam keterangan pers, Minggu (15/10).
Lebih lanjut Nixon menuturkan, sejak penerapan Qanun di Provinsi Aceh, BTN
Syariah semakin percaya diri dalam memberikan layanan perbankan kepada
masyarakat Aceh.
"Dengan ekosistem perumahan yang sudah dibangun Bank BTN, pihaknya optimistis
BTN Syariah akan menjadi salah satu bank terbesar di Aceh, khususnya dalam
penyaluran pembiayaan rumah," jelasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjutnya, BTN Syariah telah menggandeng lebih
dari 80 mitra developer untuk membangun perumahan layak huni bagai masyarakat
Aceh.
Kami terus melakukan ekspansi pembiayaan perumahan, salah satunya dengan
menggelar Akad Massal KPR Syariah yang saat ini kami laksanakan di Aceh. Kami
berharap, dapat meningkatkan brand awereness KPR BTN Syariah di Aceh,"
bebernya.
Adapun jumlah Akad Massal KPR Syariah di Aceh sebanyak 2.187 unit rumah yang
terdiri dari 1.779 rumah Subsidi dan 364 rumah Non Subsidi ini diikuti oleh 33
Kantor Cabang Syariah (KCS) di seluruh Indonesia.
Dengan banyaknya menggelar Akad Massal diberbagai daerah, sambung Nixon, BTN
Syariah berharap tahun ini dapat menyalurkan pembiayaan syariah sekitar 45.750
unit.
Jumlah tersebut terdiri dari 35.150 KPR Syariah Subsidi dan 10.600 KPR Syariah
Non Subsidi.
BTN Syariah optimistis di tahun ini bisa merealisasikan KPR sebanyak 45.750
unit rumah yang didukung oleh mitra pengembang yang sudah bekerjasama di
setiap wilayah, paparnya.
Lebih lanjut dia menegaskan, BTN Syariah mencatatkan kinerja positif dengan
capaian pertumbuhan hingga 30 September 2023 dari segi aset tumbuh sebesar
16,81% dan secara pembiayaan tumbuh sebesar 17,94% dari tahun 2022.
Peningkatan kinerja yang positif terutama melalui pembangunan di sektor
perumahan, ikut mendongkrak sektor properti yang memiliki multiple effect ke
174 sektor turunan lainnya sehingga dapat meningkatkan geliat ekonomi
nasional.
BTN Syariah terus berinovasi untuk mendorong laju penyaluran KPR Bersubsidi
dalam membantu Pemerintah mempercepat pencapaian Program Satu Juta Rumah,
tegas Nixon.
Menurut Nixon, tingginya jumlah penyaluran KPR Syariah merupakan wujud nyata
adanya peningkatan semangat bisnis pada kegiatan ekonomi di bidang properti
periode Tahun 2023.
"BTN Syariah terus berkomitmen untuk Mewujudkan Hunian Bagi Seluruh Keluarga
Indonesia. Kami berterima kasih kepada Kementerian PUPR dan BP Tapera karena
pada Tahun 2023 BTN Syariah diberikan amanah untuk menyalurkan KPR Bersubsidi
sebanyak 36.000 unit kuota KPR FLPP dan 1.250 unit kuota KPR Tapera Syariah.
Kegiatan akad massal serentak KPR Syariah yang kami lakukan ini merupakan
salah satu bentuk komitmen kami untuk terus menyalurkan KPR Bersubsidi agar
MBR mendapatkan hunian yang layak, pungkasnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Komisioner BP Tapera, Adi Setianto
menyampaikan, per 5 Oktober 2023, Provinsi Aceh telah menyerap bantuan
pembiayaan perumahan Rumah Tapera FLPP sebesar Rp93,45 miliar untuk 872 unit
rumah.
Sedangkan untuk realisasi bantuan pembiayaan Tapera, Provinsi Aceh
keseluruhannya menggunakan prinsip syariah sebesar Rp36,08 miliar untuk 247
unit rumah.
Kontribusi Provinsi Aceh tersebut menjadi bagian dari total realisasi Rumah
Tapera prinsip Syariah secara nasional sebesar Rp144,01 miliar untuk 962 unit
rumah.
Kami berharap, para peserta akad massal untuk dapat mengikuti segala aturan
yang telah ditetapkan, terutama dalam hal kewajiban menghuni. Karena nantinya
kami akan memeriksa secara berkala untuk memastikan bahwa dana bantuan yang
disalurkan tepat sasaran, ujar Adi Setianto.
Selain itu, Adi Setianto juga mengingatkan kepada para pengembang perumahan
untuk memperhatikan hak para penghuni, terutama dalam hal kualitas bangunan
dan fasilitas pokok seperti air dan listrik.
Menurutnya, BP Tapera terus mendorong pemanfaatan pembiayaan perumahan pada
masyarakat untuk dapat memiliki rumah pertamanya, baik melalui skema
konvensional maupun syariah.
Di acara yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Bustami Hamzah dalam
sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten
II) Sekda Aceh, Mawardi mengatakan, bahwa Progam Akad Massal KPR Syariah
adalah bukti nyata eksistensi KPR BTN Syariah dalam mendukung kebutuhan
pemenuhan rumah layak huni di Aceh.
Dia menambahkan, saat ini kebutuhan rumah di Aceh memang sangat tinggi,
mengingat masih banyak masyarakatnya yang belum memiliki rumah layak huni.
"Meski sebagian besar masyarakat di Aceh sudah memiliki rumah sendiri, namun
mayoritasnya masih tergolong ke dalam hunian yang tidak layak huni terutama
dari segi ketahanan bangunannya," ujarnya.
Bustami juga mengapresiasi upaya Bank BTN yang selama ini telah
membantu masyarakat melalui program pembiayaan perumahan sesuai dengan prinsip
syariah yang berlaku di Aceh.
