Survei LSI : Kenaikan Harga BBM Bukan Kebijakan Populer

Pasardana.id - Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei terkait keputusan pemerintah yang menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dari hasil survei tersebut, disebutkan bahwa mayoritas masyarakat tidak setuju dengan kenaikan harga BBM.

Dalam paparannya secara daring, Minggu (04/9), Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan menyebutkan, sebanyak 58,7 persen responden yang disurvei menolak kenaikan harga BBM meskipun demi mengurangi beban APBN.

"Lagi-lagi hampir 60 persen masyarakat menyatakan sebaiknya BBM nggak usah dinaikkan, walaupun itu menambah utang. Jadi, kebijakan menaikkan harga BBM itu bukan kebijakan popular, saya kira," kata Djayadi.

Dari responden yang disurvei, jelas Djayadi, hanya 26,5 persen setuju harga BBM dinaikkan.

Alasan mereka setuju yakni supaya mengurangi beban APBN dan tidak menambah beban utang.

Karena itu, Djayadi menilai, kebijakan menaikkan BBM oleh pemerintah yang diberlakukan mulai Sabtu (03/9) kemarin, sebagai kebijakan yang tidak populer. Dia memprediksi, kebijakan ini akan memiliki efek negatif terhadap kepuasan kinerja Presiden.

"Nanti kita lihat kebijakan pemerintah menaikan BBM jenis Pertalite dan Solar nanti punya efek negatif terhadap kepuasan kinerja Presiden, itu baru kita bisa lihat beberapa waktu ke depan," kata dia.

Selain itu, survei terkait penggunaan aplikasi My Pertamina juga masih rendah, yakni hanya 21,3 persen responden yang setuju.

Dia mengatakan, mayoritas responden atau sekitar 73,2 persen tidak setuju penggunaan aplikasi tersebut.

"Jadi ini belum menjadi isu yang populer di kalangan masyarakat," ujarnya.

Adapun survei ini dilakukan LSI dengan mewawancarai secara langsung 1.220 responden yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, dan dipilih secara random (multistage random sampling).

Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).

Dalam quality control itu, tidak ditemukan kesalahan berarti.

Kebijakan pemerintah yang mengubah subsidi dari bentuk pengontrolan harga barang ke subsidi lansung melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga tampak kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Sebanyak 58,1 persen setuju jika subsidi dialokasikan dalam bentuk harga barang sehingga dapat dinikmati oleh semua masyarakat.

Sementara responden yang memilih subsidi langsung seperti bantuan langsung tunai atau BLT berada di angka 39,5 persen.

Seperti diketahui, pada Sabtu (03/9) kemarin, Presiden Jokowi telah resmi menaikan harga BBM jenis Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax non subsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Sebagai kompensasi harga BBM naik, pemerintah memberikan BLT sebesar Rp600 ribu untuk enam bulan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu.

Selain itu, Presiden Jokowi juga bakal menyalurkan bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.