Pasardana.id - Sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan akses hingga
peningkatan kualitas pangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelontorkan
anggaran hingga Rp95 triliun untuk ketahanan pangan pada 2023.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatawarta dalam Raker bersama
Banggar DPR RI, Selasa (20/9) mengatakan, anggaran sebesar Rp 95 triliun
tersebut naik 0,9 persen dibandingkan outlook tahun 2022 ini yang sebesar
Rp94,1 triliun dan sempat mengalami penurunan pada 2020, yang hanya Rp73,6
triliun dibandingkan pada 2019, yang tercatat sebesar Rp100,2 triliun.
Anggaran ketahanan pangan Rp95 triliun itu mencakup anggaran ketahanan pangan
oleh Belanja Pemerintah Pusat Rp72,9 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD)
Rp22,1 triliun," jelasnya.
Disampaikan Isa, arah kebijakan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp95 triliun
ini mencakup untuk meningkatkan produktivitas komoditas pangan strategis serta
mendorong terciptanya SDM pertanian dan perikanan yang berdaya saing.
Selain itu, juga mendorong pemanfaatan teknologi dan data, pengembangan iklim
inovasi serta memperkuat sistem logistik pangan nasional dan transformasi
sistem pangan berkelanjutan.
Selanjutnya, juga untuk mengakselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur
sistem irigasi dan bendungan atau waduk.
Sementara itu, anggaran ketahanan pangan ini akan dialokasikan kepada beberapa
kementerian, seperti; Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan
Perikanan, Kementerian PUPR hingga Bappenas.
Untuk target pemanfaatan anggaran ketahanan pangan oleh Belanja Pemerintah
Pusat (BPP), meliputi kawasan fasilitas penerapan budidaya padi seluas 279,55
ribu hektar dan kawasan fasilitas penerapan budidaya jagung seluas 40 ribu
hektar.
Berikutnya, kawasan kedelai seluas 350 ribu hektar, bantuan alat penangkap
ikan ramah lingkungan 9.275 unit, bantuan benih dan calon induk ikan 118 juta
ekor serta bantuan sarana chest freezer atau peti beku sebanyak 300 unit.
Ada juga pembangunan bendungan lanjutan sebanyak 23 unit dan bendungan baru
sebanyak tujuh unit, pembangunan jaringan irigasi 6.900 hektar dan
rehabilitasi jaringan irigasi 98.700 hektar melalui Kementerian PUPR dan 3.213
hektar melalui Kementan.
