Pasardana.id - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki
memastikan Program Solusi Nelayan (Solar untuk Koperasi Nelayan) sudah siap
untuk diujicobakan di Kampung Nelayan Desa Kedung Cowek, Bulak, Surabaya, Jawa
Timur.
"Kita ingin nanti para nelayan bisa membeli solar sesuai harga SPBU bukan
harga dari pengecer, sehingga margin pendapatan nelayan akan bertambah dan
semakin sejahtera," kata Menteri Teten, seperti dilansir dari siaran pers,
Kamis (15/9/2022).
Adapun sebelumnya, Rapat koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian
BUMN dan PT Pertamina pada Senin (5/9) di Kementerian BUMN, menyepakati
piloting distribusi solar akan dilakukan selama 3 bulan ke depan di 7 lokasi,
masing-masing: Surabaya, Indramayu, Semarang, Pekalongan, Aceh Besar, Deli
Serdang, dan Lombok Timur.
Selanjutnya akan diperluas di seluruh Indonesia.
Dijelaskan Menteri Teten, bahwa nantinya koperasi nelayan akan mengelola SPBU
khusus nelayan.
Pengurus koperasi diwajibkan mendata anggotanya agar nantinya BBM yang dipasok
oleh PT Pertamina (Persero) benar-benar tersalurkan secara tepat sasaran.
"Nanti yang bisa dapat BBM solar harus yang terdaftar di koperasi. Nah ini
tugas dari koperasi nelayan untuk memastikan anggotanya untuk disiplin supaya
teratur," katanya.
Dengan keberadaan SPBU khusus nelayan, Menteri Teten berharap agar nelayan
bisa lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan BBM.
Selama ini, sekitar 60 persen biaya produksi nelayan adalah untuk pengadaan
BBM.
Untuk itu diperlukan upaya yang nyata agar biaya produksi para nelayan bisa
ditekan dengan memberikan kemudahan akses terhadap BBM yang murah sesuai harga
resmi yang ditetapkan oleh Pertamina.
Sementara itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga, Jatimbalinus
Deny Djukardi menambahkan, di lokasi tersebut belum ada SPBU Nelayan.
Tentu hal itu menjadi penting agar ke depan nelayannya membeli Solar dengan
harga resmi.
Untuk mempercepat realisasi pembangunan Pertashop khusus nelayan dibutuhkan
berbagai persyaratan administratif.
Untuk itu, pihaknya berharap, agar para nelayan yang tergabung dalam koperasi
juga cepat dalam memenuhi persyaratan administratif tersebut.
"Kami perlu data-data terbaru dari para anggota koperasi. Memang kemarin ada
beberapa kendala tapi saat ini sudah ada solusinya. Intinya dari Pertamina
mendukung sekali untuk bisa melayani nelayan untuk mendapatkan BBM bersubsidi
tepat sasaran dan tepat guna," ujar Deny.
Ketua Koperasi Bahari 64, Muhammad Sukron mengungkapkan, selama ini para
nelayan mengeluhkan sulitnya mendapat BBM yang murah.
Dengan jarak SPBU yang jauh, para nelayan terpaksa membeli ke pengecer dengan
harga yang lebih mahal.
Untuk BBM jenis solar, nelayan mendapatkan harga dari pengecer dengan harga
rata-rata Rp10.000 - Rp11.000 per liter dan pertalite Rp12.000 per liter.
Padahal harga yang dipatok resmi oleh Pertamina untuk solar harganya Rp6.850
dan pertalite Rp10.000 per liter.
"Dengan adanya SPBU khusus bagi nelayan yang dikelola koperasi ini menurut
saya akan menjadi langkah konkrit untuk memberikan solusi bagi temen-teman
nelayan dalam mendapatkan BBM. Selama ini permasalahan kami hanya soal BBM,"
kata Sukron.
Disebutkan, rata-rata kebutuhan BBM untuk nelayan setiap harinya sekitar 5
liter. Sukron optimistis kebutuhan BBM murah bisa disuplai oleh Pertamina
melalui SPBU mini yang dikelola oleh koperasi.
"Kebutuhan BBM solar ini sangat berdampak luar biasa bagi teman-teman nelayan
di samping itu jarak melaut kita semakin jauh sehingga ongkosnya bertambah.
SPBU nelayan ini akan jadi solusi yang tepat bagi nelayan," katanya.
Sementara itu Direktur SME PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (IDX:
BBRI), Amam Sukriyanto menyatakan kesiapannya untuk membantu
para nelayan mendapatkan akses pendanaan yang murah.
Bank BRI mendapat mandat dari pemerintah untuk ikut menyukseskan Program
Solusi Nelayan. Untuk itu pihaknya siap menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
bagi nelayan untuk melakukan pembaharuan alat tangkapnya atau untuk kebutuhan
produksi lainnya.
"Kami memiliki satu produk bernama KUR yang sangat bisa untuk memenuhi
kebutuhan nelayan dalam pengelolaan hasil tangkapannya. KUR ini masih
disubsidi oleh pemerintah sebesar 3 persen," kata Amam.
