Pasardana.id - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(PPN)/Bappenas akan menghapus program UMKM yang ada di delapan
Kementerian/Lembaga (K/L) karena sudah dinilai tidak efektif lagi.
"Kita baru mengidentifikasi delapan K/L yang bisa kita hilangkan program UMKM-
nya karena menurut kami memang betul-betul tidak efektif," kata Deputi Bidang
Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/ Bappenas, Pungky Sumadi
dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI, Kamis, (3/2/2022).
Pungky mengungkapkan, terdapat 28 K/L yang melaksanakan program UMKM. Namun
ada sejumlah kementerian/lembaga yang hanya mengalokasikan sebesar Rp2 miliar
untuk pengembangan UMKM.
Selain anggaran yang sangat minim, banyak program yang dilaksanakan tanpa ada
koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat sehingga pelaku UMKM bisa
mendapat lima sampai enam kali pelatihan yang sama dalam setahun.
"Mau jadi apa (dengan dana Rp 2 miliar) untuk mengembangkan UMKM. Dan baru
identifikasi 8 K/L yang bisa kita hilangkan program UMKM dan betul-betul tidak
efektif dan kita serahkan ke Kementerian Koperasi dan UKM sebagai leading
sektor ini. Pelatihan-pelatihan boleh dibilang hampir sama," terang dia.
Tak hanya itu, pendampingan yang dilakukan oleh pihak K/L kepada pelaku UMKM
ternyata bukan oleh orang yang mengerti seluk beluk UMKM seperti melihat
kebutuhan pasar maupun inovasi untuk membuat UMKM lebih efisien dan maju.
"Ini yang kita temukan di lapangan. Atas nama program UMKM, K/L itu merasa
berhak memberikan program ini kepada mereka," tegasnya.
Pungky menambahkan, pendampingan berikutnya harus bisa membuat pelaku UMKM
selalu mampu menjual barangnya dan dibeli oleh pasar sehingga literasi pasar
dan akses ke pasar akan diajarkan.
Meski demikian. Pungky tidak menyebutkan secara rinci K/L yang akan dihapus
program UMKM-nya.
"Ini angkanya kita serahkan ke Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendorong
fungsinya yang baru sebagai leading sector di bidang UMKM," ujarnya.
Selain itu, Bappenas bersama otoritas terkait akan memperbaharui jumlah UMKM
yang ada di Indonesia yang saat ini tercatat ada sebanyak 26 juta pelaku UMKM.
Perbaikan UMKM juga akan ditempuh dengan memperbaiki teknologi informasi,
sehingga digitalisasi bisa menjangkau pasar, baik dalam rantai pasok nasional
dan global.
"Serta masuk ke akses permodalan untuk membantu pendataan UMKM kita nanti.
Juga gimana ketaatan dari keuangan bisa lebih melekat di pelaku UMKM sehingga
pendataan bukan hanya sekedar apa nama UMKM dan apa usaha mereka, tapi
kredibilitas mereka dalam hal keuangan," ujarnya.
