Pasardana.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga
Hartarto menyampaikan, bahwa Presiden Joko Widodo meminta agar proses
perizinan investasi lebih dipermudah dan dalam waktu yang singkat.
"Bapak Presiden menginginkan agar perizinan terkait perizinan industri,
perizinan konstruksi, perizinan amdal, itu diberikan dalam waktu yang relatif
singkat," ujarnya di Kantor Presiden usai mengikuti sidang kabinet paripurna
di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12/2022).
Menko Airlangga menyampaikan, pemerintah saat ini telah memiliki potensi
investasi yang besar hingga mendekati 30 miliar dolar AS.
"Terkait dengan hal lain yang terkait dengan risiko daripada investasi,
pemerintah sudah mempunyai potensi investasi yang besar mendekati 30 miliar
dolar yang sudah komitmen," sambungnya.
Terkait pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik hingga industri
otomotif berbasis listrik, Airlangga menyebut, bahwa pemerintah akan
menyiapkan insentif untuk memastikan investasi masuk.
Pemerintah meyakini, ekosistem tersebut nantinya akan menjadi andalan ekonomi
nasional.
"Oleh karena itu, terkait dengan ekosistem ini diminta untuk mendalami
berbagai komoditas baik itu bauksit, aluminium, maupun nikel beserta integrasi
ekosistemnya dalam bentuk EV baterai yang tentu membutuhkan nikel, kobalt,
mangan, dan komoditas lainnya," ujarnya.
Sementara itu, terkait ketahanan energi, Airlangga menyampaikan, bahwa
Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar tahun depan disusun mekanisme
perencanaan implementasi B35 atau biodiesel 35 persen.
Dengan implementasi B35 tersebut diharapkan akan mengurangi ketergantungan
terhadap impor bahan bakar minyak.
Sedangkan di segi pangan, Presiden Jokowi meminta agar cadangan pangan
nasional diperhatikan dan ditingkatkan untuk berbagai komoditas, baik itu
beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi, ayam
ras, telur, gula konsumsi, minyak goreng, dan juga cabai rawit.
Pemerintah juga akan menyiapkan mekanisme pembiayaan bagi Bulog maupun RNI
atau ID Food melalui Kementerian Keuangan.
"Pemerintah sudah mempersiapkan melalui Menteri Keuangan di mana nilai
pinjaman baik itu untuk Bulog maupun ID Food itu dengan rate tertentu yang
lebih rendah daripada rate pasar. Ini mekanismenya juga sedang disiapkan
oleh pemerintah," tandasnya.
.
