Indonesia Miliki Potensi Investasi Senilai Rp USD30 Miliar, Proses Perizinan Mesti Dipermudah

Foto : istimewa

Pasardana.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, bahwa Presiden Joko Widodo meminta agar proses perizinan investasi lebih dipermudah dan dalam waktu yang singkat.

"Bapak Presiden menginginkan agar perizinan terkait perizinan industri, perizinan konstruksi, perizinan amdal, itu diberikan dalam waktu yang relatif singkat," ujarnya di Kantor Presiden usai mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Menko Airlangga menyampaikan, pemerintah saat ini telah memiliki potensi investasi yang besar hingga mendekati 30 miliar dolar AS.

"Terkait dengan hal lain yang terkait dengan risiko daripada investasi, pemerintah sudah mempunyai potensi investasi yang besar mendekati 30 miliar dolar yang sudah komitmen," sambungnya.

Terkait pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik hingga industri otomotif berbasis listrik, Airlangga menyebut, bahwa pemerintah akan menyiapkan insentif untuk memastikan investasi masuk.

Pemerintah meyakini, ekosistem tersebut nantinya akan menjadi andalan ekonomi nasional.

"Oleh karena itu, terkait dengan ekosistem ini diminta untuk mendalami berbagai komoditas baik itu bauksit, aluminium, maupun nikel beserta integrasi ekosistemnya dalam bentuk EV baterai yang tentu membutuhkan nikel, kobalt, mangan, dan komoditas lainnya," ujarnya.

Sementara itu, terkait ketahanan energi, Airlangga menyampaikan, bahwa Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar tahun depan disusun mekanisme perencanaan implementasi B35 atau biodiesel 35 persen.

Dengan implementasi B35 tersebut diharapkan akan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Sedangkan di segi pangan, Presiden Jokowi meminta agar cadangan pangan nasional diperhatikan dan ditingkatkan untuk berbagai komoditas, baik itu beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi, ayam ras, telur, gula konsumsi, minyak goreng, dan juga cabai rawit.

Pemerintah juga akan menyiapkan mekanisme pembiayaan bagi Bulog maupun RNI atau ID Food melalui Kementerian Keuangan.

"Pemerintah sudah mempersiapkan melalui Menteri Keuangan di mana nilai pinjaman baik itu untuk Bulog maupun ID Food itu dengan rate tertentu yang lebih rendah daripada rate pasar. Ini mekanismenya juga sedang disiapkan oleh pemerintah," tandasnya.

.