Pasardana.id - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkap
kekhawatiran terkait dengan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di
industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
Menurut Ketua API, Benny Soetrisno, hal ini terjadi lantaran adanya penurunan
daya beli konsumen, khususnya di negara-negara tujuan ekspor terbesar, seperti
Amerika Serikat dan Eropa.
"Ada permintaan, tetapi turun. Kan biasanya mereka mintanya itu minimum 3-6
bulan, sekarang itu permintaan baru sampai Februari karena biasanya sampai
Juni," kata Benny, Kamis (3/11).
Kendati demikian, Benny mengatakan, bahwa pihaknya sedang berupaya agar tidak
terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil.
"Kita berusaha sampai akhir tahun ini, tetapi enggak tahu kita kuat enggak
sampai Februari nanti," ujarnya.
Untuk menghindari PHK, Benny mengungkapkan, kalau pihaknya juga mengurangi
waktu jam kerja per harinya.
"Kita meminta pembeli agar pengiriman dilakukan lebih panjang," ujarnya.
Dirinya juga meminta pemerintah untuk menyeleksi importasi tekstil.
Menurutnya, sebagian besar produk TPT impor itu berasal dari China,
Bangladesh, dan India - yang notabene sama-sama produsen TPT kelas kakap.
Lanjut Benny, lantaran ikut kesulitan mengekspor produk ke Eropa, mereka
menjadikan Indonesia sebagai pasar alternatif.
Ia juga meminta pemerintah memberikan relaksasi pajak bagi pelaku industri
pertekstilan.
"Pajak kan baru naik dari 10 ke 11 persen. Kalau bisa dikembalikan ke 10
persen, kan lumayan," ujarnya.
Di sisi lain, Benny berharap, pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600.000
dapat dilanjutkan.
Hal itu karena program ini dapat meringankan beban pekerja/buruh.
"Itu membantu hanya untuk safety net saja, meski di bawah UMR," kata Benny.
Diketahui, Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7 atau subsidi gaji sudah cair
melalui Kantor Pos sejak Rabu, 2 November 2022. Sebanyak 3,59 juta pekerja
mendapat BSU tahap 7 senilai Rp600.000.
