Pasardana.id - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengupayakan
penyederhanaan proses pengurusan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) untuk Industri Kecil (IK).
Hal ini merupakan terobosan untuk mempercepat, mempermudah, dan memperbanyak
sertifikat TKDN dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri
melalui belanja pemerintah, BUMN, maupun BUMD.
Melalui terobosan tersebut, proses pengurusan sertifikat untuk IK dapat
dilakukan hanya dengan dua langkah.
Pertama, permohonan sertifikasi TKDN IK dan penginputan data melalui Sistem
Informasi Industri Nasional (SIINas). Kedua, verifikasi TKDN IK.
Dengan terobosan ini, Industri Kecil bisa mendapatkan Sertifikat TKDN IK
dengan lebih mudah, cepat dan tanpa biaya, bahkan prosesnya dapat dilakukan
maksimal hanya dalam lima hari, kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian
Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Kamis (24/11/2022).
Saat ini, proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata
Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil telah
selesai dilakukan.
Febri menjelaskan, rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tersebut memiliki
beberapa pokok substansi peraturan.
Pertama , penghitungan nilai TKDN IK dilakukan berdasarkan akumulasi dari
komponen dalam negeri yang mewakili faktor produksi yang dikeluarkan, tidak
termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (company overhead), dan
pajak keluaran untuk menghasilkan satu satuan produk. Adapun komponen dalam
negeri yang dimaksud meliputi bahan/material langsung dengan komposisi 24%
dari nilai TKDN IK, tenaga kerja langsung (10%), biaya tidak langsung pabrik
(company overhead) dengan komposisi 4%, serta biaya untuk pengembangan (2%
dari nilai TKDN IK).
Kedua, perusahaan IK melakukan penghitungan sendiri nilai TKDN untuk masing-
masing jenis dengan spesifikasi produk. Namun, penghitungan dimaksud tidak
dapat dilakukan untuk kegiatan yang hanya meliputi pengepakan dan/atau
pengepakan dan/atau pengemasan.
Kemudian, perusahaan IK yang telah melakukan penghitungan sendiri mengajukan
permohonan penerbitan Sertifikat kepada Menteri Perindustrian secara
elektronik melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan
melakukan pengisian data dan melengkapi dokumen yang telah dipersyaratkan.
Proses penerbitan sertifikat TKDN IK dilakukan dalam jangka waktu paling lama
lima hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, jelas
Febri.
Untuk mengawal pelaksanaan asesmen TKDN IK, Direktur Jenderal Industri Kecil,
Menengah, dan Aneka Kemenperin menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada
Menteri paling sedikit sekali dalam satu tahun.
Laporan tersebut berisi hasil pengawasan, rekomendasi, dan evaluasi apabila
terdapat inkonsistensi kegiatan produksi dengan nilai TKDN IK sesuai
sertifikat dan/atau penyampaian data yang tidak benar.
Proses penyederhanaan ini merupakan langkah mendukung amanat UU No 11/2020
tentang Cipta Kerja, yaitu bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib
mengalokasikan paling sedikit 40% anggarannya untuk produk UMK, serta
Koperasi.
Semakin mudahnya penerbitan sertifikasi TKDN IK juga akan berkontribusi
terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.
Pelaksanaan kebijakan ini membutuhkan dukungan dari para kepada daerah untuk
melakukan sosialisasi mengenai langkah ini sekaligus memberikan pernyataan
bahwa industri-industri yang memperoleh fasilitas ini benar-benar merupakan
Industri Kecil.
Selain penyederhaan proses pengurusan sertifikat TKDN IK, Kemenperin
memperbanyak jumlah asesor dan lembaga verifikasi besaran nilai TKDN dan Bobot
Manfaat Perusahaan (BMP).
Hal ini untuk mempermudah pengurusan sertifikat TKDN dengan melibatkan lebih
banyak pihak yang dekat dengan lokasi industri.
Kemenperin juga melakukan penguatan data suplai produk dalam negeri untuk
memberikan informasi produk yang sudah memiliki sertifikat TKDN dan produk
yang sudah diproduksi di dalam negeri.
Dengan demikian, industri dalam negeri mendapat prioritas untuk dipilih
terlebih dahulu dan digunakan dalam pengadaan barang jasa.
