Pasardana.id - Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya menghentikan
pembangkit listrik tenaga batu bara lebih cepat dari rencana, untuk digantikan
pembangkit energi baru terbarukan (EBT).
Hal tersebut dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
(Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan pada Forum tahun ke-3 Tri Hita Karana
(THK), yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Minggu (13/11/2022).
Disampaikan Luhut, upaya untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga batu
bara dengan pembangkit energit terbarukan (EBT), menunjukkan bahwa komitmen
Indonesia terhadap mitigasi perubahan iklim sangat kuat, meski harus
menghadapi tantangan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan.
Dikutip dalam siaran pers Tri Hita Karana, Minggu (13/1), Menko Luhut juga
mengatakan, pentingnya pembiayaan campuran atau blended finance untuk
pembiayaan proyek terkait iklim, seperti peralihan pembangkit batu bara ke
pembangkit EBT.
"Untuk itu, pembiayaan campuran sangat penting untuk membiayai begitu banyak
proyek iklim. Pemerintah Indonesia saat ini sedang memfinalisasi kemitraan
transisi energi berkeadilan, termasuk kolaborasi untuk penghentian pembangkit
tenaga batu bara lebih cepat dari rencana, menuju pada energi terbarukan,"
ujar Luhut.
Dalam forum tersebut juga diumumkan penggalangan dana lebih dari 30 miliar
dollar AS yang terdiri atas komitmen, beberapa proyek dan insiatif untuk
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Adapun dana penggalangan itu akan dimanfaatkan untuk percepatan investasi
transisi energi, meningkatkan pendanaan untuk pengelolaan sampah dan
infrastruktur berkelanjutan serta memobilisasi dana untuk solusi berbasis
lingkungan, terutama laut, hutan, dan sistem pangan regeneratif.
Seperti diketahui, pemerintah berencana menutup operasional semua PLTU batu
bara secara permanen pada 2050.
Sebelumnya, pada 13 September 2022 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi
melarang pembangunan PLTU batu bara, seperti tertuang dalam Peraturan Presiden
No.112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk
Penyediaan Listrik.
Kesempatan itu pula terjadi perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan Amazon
untuk menyediakan 210 megawatt (MW) energi terbarukan bagi empat proyek panel
surya di seluruh Indonesia.
Ini pertama kalinya pihak swasta akan mampu mengakses utilitas proyek panel
surya baru di Indonesia.
Keempat proyek tersebut akan berlokasi di Jawa dan Bali, untuk mendukung
sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali).
Komitmen Amazon untuk menjadi pembeli merupakan kunci penggerak bagi proyek
ini.
Selain itu, PLN berencana memperkenalkan lebih banyak peluang tarif hijau bagi
perusahaan lainnya yang tertarik.
Dengan demikian, pilihan pengadaan energi terbarukan bagi pihak swasta akan
lebih terbuka di Indonesia.
"Kita semua tahu bahwa tantangan iklim tidak dapat diselesaikan sendiri-
sendiri, baik oleh pemerintah, swasta maupun LSM. Kita semua perlu
berkolaborasi, berbagi ambisi, dan membangun perhatian bersama. Inilah
pentingnya organisasi seperti THK Forum untuk hadir dan menyatukan berbagai
pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan dan praktik baik guna mendorong
kolaborasi," tutur Global Vice President for Public Policy Amazon Web Services
(AWS), Michael Punke.
Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, dibutuhkan
kolaborasi untuk beralih ke energi ramah lingkungan.
"Alasan kita perlu mengakselerasi transisi energi adalah karena kita perlu
hidup di dunia dimana energi murah itu bersih, dan energi bersih itu murah,"
ucapnya.
