Pasardana.id - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal membuat
dua subholding untuk mentransformasikan PT PLN (Persero).
Adapun hal ini dilakukan untuk memperbaiki proses bisnis di perusahaan listrik
milik negara itu.
Terkait hal ini, Menteri BUMN, Erick Thohir memastikan, perubahan organisasi
di tubuh PLN ini tidak akan mengurangi jumlah karyawan, bahkan berpotensi
ditambah.
Ia juga bilang, para karyawan akan ditingkatkan kapasitasnya dalam hal
digitalisasi.
"Transisi ini juga kami pastikan ketenagakerjaan di PLN itu harus di
upgrading, tingkatkan kualitasnya, harus melek teknologi. Tetapi bukan
berarti, artinya PLN akan lepas pegawai, salah besar, justru ini dikembangin
usahanya. Jangan-jangan malah perlu tambahan pegawai," ujar Erick Thohir dalam
konferensi pers virtual, Rabu (19/1/2022).
Dia melanjutkan, dari dua subholding yang akan dibuat, salah satu yang
dibentuk adalah subholding pembangkit (power plan).
Subholding ini mengkonsolidasikan semua bisnis yang berkaitan pembangkit
listrik, termasuk mengenai pengadaan pasokan batu bara.
Oleh sebab itu, lewat pembentukan subholding ini juga akan ada perubahan
organisasi, salah satunya pada PT PLN Batubara, anak usaha dari PLN yang
tengah dikaji untuk dibubarkan atau di-merger.
"Ini nanti mengkonsolidasikan semua yang ada hubungannya dengan turunan power
plan , salah satunya PLN Batubara," ungkap Mantan Bos Inter Milan itu.
Lebih lanjut Erick mengatakan, penambahan pegawai ini dimungkinkan, karena
akan dibentuk subholding yang mengurusi bisnis di luar kelistrikan, seperti
fiber optic, mobile, atau wifi.
Hal itu, sebut dia, karena PLN memiliki infrastruktur yang memadai untuk
menggarap bisnis di luar kelistrikan.
"Soal di luar listrik, kebetulan PLN juga punya kabel di mana-mana, kami
benchmarking juga di negara lain. Ini bisa ditingkatkan keindependensinya,
dijadikan apakah PLN mobile, tapi tetap fokus kepada pelayanan listrik itu
sendiri, bukan tiba-tiba lari ke bisnis yang lain," jelasnya.
Menurut dia, pembuatan holding dan subholding PLN ditargetkan rampung pada
pertengahan tahun ini.
Namun, transisi sepenuhnya ditargetkan bisa selesai pada 2025, tetapi
diharapkan bisa dipercepat menjadi di 2024.
"Kami akan tuntaskan ini, 6 bulan sebelum akhir tahun, akan ada virtual
holding. Full transisi diharapkan 2025, kalau bisa lebih cepat ke 2024,
nanti tergantung dari kondisi transisi ini, yang penting tidak terburu-buru,"
pungkasnya.
