Pasardana.id - Sebagai salah satu bentuk kepatuhan terhadap perizinan
berusaha, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta pembudidaya lobster
di wilayah Sumbawa untuk segera melengkapi perizinan usahanya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Hal ini untuk menjamin kelangsungan usaha pembudidayaan.
"Berdasarkan hasil evaluasi kami, saat ini kepatuhan perizinan usaha menjadi
salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian," ujar Direktur Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Laksamana Muda TNI Adin
Nurawaluddin dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (21/9/2021).
Adin menyampaikan, bahwa saat ini ada 121 rumah tangga produksi atau
perusahaan perikanan pembudidayaan lobster di wilayah Sumbawa yang memiliki
perizinan usaha.
Karena itu, Adin meminta kepada pelaku usaha agar mengurus perizinan berusaha
tersebut.
"Pemerintah melalui UU Cipta Kerja telah banyak melakukan penyederhanaan
prosedur perizinan berusaha, tentu ini harus dimamfaatkan oleh pelaku usaha,"
kata Adin.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Pengolahan Sumber Daya Perikanan Ditjen
PSDKP, Darma Panca Putra mengatakan, bahwa aspek perizinan berusaha merupakan
salah satu instrumen evaluasi kepatuhan pelaku usaha budidaya lobster.
Menurutnya, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini memberikan amanat
pengenaan sanksi administratif apabila ketentuan tersebut dilanggar.
"Tentu bisa dikenakan sanksi administratif jika melanggar, mulai dari
peringatan sampai dengan penghentian kegiatan usaha," tegasnya.
Meski demikian, Darma mengatakan akan mengkoordinasikan permasalahan perizinan
usaha budidaya lobster di Sumbawa ini dengan Dinas Kelautan dan Perikanan
setempat.
Darma berharap ada fasilitas dari pihak dinas terkait.
