Pasardana.id - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, pelaku
UMKM merupakan potensi wajib pajak yang sangat besar.
Jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit atau 99,9% dari populasi pelaku usaha
dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7%.
Akan tetapi, meski jumlah wajib pajaknya sudah meningkat, kontribusi pajak
UMKM tercatat masih sangat rendah, kata Menteri Teten, saat memberikan
sambutan pada Webinar Aspek Perpajakan, Akuntansi, dan Digital Marketing untuk
UMKM, Kamis (16/9/2021).
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pada
tahun 2019, kontribusi PPh final UMKM berjumlah Rp7,5 triliun, atau hanya
sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama
sebesar Rp711,2 triliun.
Menurut Menteri Teten, pihaknya mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM dengan
adanya skema penyederhanaan penghitungan, pelaporan, dan pengenaan satu jenis
pajak untuk UMKM, yakni melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau
Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
PP tersebut memberikan skema kemudahan dan insentif bagi UMKM dengan
pengurangan tarif PPh final menjadi 0,5%.
Oleh sebab itu, wajib pajak UMKM yang pada 2016 mencapai 1,45 juta, pada 2019
tumbuh menjadi 2,31 juta wajib pajak atau naik 59%.
Melalui skema pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, UMKM mendapatkan beberapa
manfaat penting, yaitu penghitungan pajak dengan cara yang mudah dan
sederhana, beban pajak yang lebih ringan, tarif rendah yang memotivasi
kemudahan berwirausaha, peningkatan kepatuhan sehingga UMKM lebih bankable dan
akses UMKM naik kelas lebih terbuka, bebernya.
Selain memberikan pengurangan PPh final menjadi 0,5%, PP Nomor 23 Tahun 2018
juga memberikan alokasi waktu yang dapat digunakan UMKM belajar pembukuan dan
pelaporan keuangan yaitu 7 tahun untuk WP perorangan, 4 tahun untuk WP badan
usaha berbentuk koperasi, CV, atau firma, dan 3 tahun untuk WP badan berupa
PT.
MenKopUKM mengatakan, melalui PP Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah juga turut
mendukung pengembangan aspek akuntansi UMKM, yaitu dengan mengamanatkan
penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi UMKM
secara gratis oleh pemerintah.
KemenkopUKM saat ini telah mengembangkan Lamikro, Laporan Akutansi Usaha
Mikro, sebuah aplikasi laporan keuangan sederhana untuk usaha mikro, kata
Teten.
Melalui Lamikro, pelaku usaha dapat menghitung arus kas, belanja, pendapatan,
dan laba secara mudah karena dapat diakses melalui ponsel berbasis Android
atau/juga website www.lamikro.com secara gratis.
Aplikasi lamikro sudah memenuhi standar akutansi Entitas Mikro Kecil dan
Menengah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia sehingga pembukuan
pelaku usaha dapat diakui oleh bank.
Menyinggung digitalisasi UMKM, Menteri Teten mengatakan, pemerintah telah
menargetkan 30 juta UMKM masuk dalam ekosistem digital hingga tahun 2024.
Berbagai langkah dilakukan untuk mencapai target tersebut di antaranya adalah
program kerja sama literasi digital dengan Mikromaju dan Google Bisnisku,
pelatihan digitalisasi, platform pelatihan online Edukukm.id, Lamikro,
onboarding social media dan ecommerce lokal, Gerakan Nasional Bangga Buatan
Indonesia, PaDi UMKM, Bela Pengadaan LKPP, hingga kemitraan ekspor.
