Pemerintah Berikan Insentif Pajak Untuk Pedagang Eceran Selama Tiga Bulan

Pasardana.id - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah akan menambah insentif perpajakan untuk membantu masyarakat dan dunia usaha dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Insentif tambahan itu berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 10% diberikan ke sektor usaha perdagangan eceran.

Insentif ini tertuang dalam PMK Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah tanggal 30 Juli 2021.

Tambahan insentif ini adalah bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan akan diberikan selama tiga bulan, sejak Agustus hingga Oktober 2021. Pemerintah berharap insentif ini dapat semakin membantu beban sektor ritel selama pandemi, ujar febrio dalam pernyataan persnya, Selasa (3/8/2021).

Insentif PPN DTP Sewa Ruangan ini, menurut Febrio, akan membantu pelaku sektor ritel yang sangat terdampak PPKM, khususnya pedagang eceran yang menjual barang dan/atau jasa langsung ke konsumen akhir.

Peruntukan insentif ini tidak terbatas pada pedagang eceran yang berada di pusat perbelanjaan saja, tetapi juga yang berada di pasar rakyat, komplek pertokoan, apartemen, hotel, lingkungan pendidikan, lingkungan kantor, dan fasilitas transportasi publik sehingga diharapkan memberikan manfaat bagi pedagang eceran secara luas.

Diharapkan, PPN DTP atas sewa ruangan dimanfaatkan secara optimal dan dapat menjadi pelengkap bebagai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk melindungi masyarakat dan pemulihan ekonomi secara nasional imbuh Febrio.

Sektor perdagangan merupakan sektor penting dalam menopang perekonomian, karena berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional/Sakernas bulan Februari 2021 Sektor perdagangan menyerap sebanyak 25.16 juta pekerja.

Dukungan pada sektor ritel ini diharapkan dapat membantu para pelaku usaha agar dapat mempertahankan keberlangsungan bisnis dan tenaga kerjanya.

Terakait insentif dunia usaha, sebelumnya pemerintah juga telah memberikan berbagai insentif perpajakan seperti PPh 21 DTP, PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 Impor, pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh Badan untuk seluruh WP, PPN DTP Properti, dan PPnBM mobil.

Saat ini, total alokasi APBN 2021 untuk insentif perpajakan bagi dunia usaha dalam program PEN mencapai Rp62.83 triliun.