Pasardana.id - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) beserta seluruh
anggotanya sangat mendukung kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Darurat yang mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 hingga 20 Juli
mendatang.
AAJI sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran
COVID-19. Selain itu, langkah pembatasan operasional dan mobilitas pegawai di
anggotanya juga sesuai dengan regulasi dan arahan OJK.
Melalui keterangan persnya di Jakarta Kamis (8/7/2021) ini, Togar Pasaribu
Direktur Eksekutif AAJI menjelaskan bahwa compliance di industri asuransi
jiwa selalu mengacu pada kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi
COVID-19.
Sejak awal pandemi di tahun lalu, kami sudah beroperasi sesuai aturan
pembatasan, baik itu PSBB maupun Kebijakan PPKM Darurat yang dikeluarkan
pemerintah saat ini," kata Togar.
Seperti diketahui sebelumnya, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.
15 Tahun 2021 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat Di Wilayah Jawa dan Bali, industri asuransi yang merupakan bagian dari
sektor esensial termasuk dalam sektor keuangan, diijinkan untuk memberlakukan
bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO).
Kebijakan tersebut juga menjelaskan bahwa aturan bekerja dari kantor membatasi
maksimal kehadiran 50% dari total staf dengan tetap menerapkan protokol
kesehatan (Prokes) yang ketat.
Hal ini sejalan dengan arahan OJK bahwa sektor jasa keuangan beroperasi secara
normal dan dihimbau untuk mengoptimalkan layanan digital pada masa PPKM
Darurat
Industri asuransi jiwa sangat mendukung kebijakan PPKM Darurat yang
diberlakukan untuk percepatan penanganan COVID-19. Sebagai salah satu sektor
esensial yang diperbolehkan bekerja dari kantor dengan pembatasan 50% dari
jumlah karyawan, kami selalu menghimbau kepada seluruh perusahaan asuransi
jiwa yang terutama beroperasi di daerah berlakunya PPKM Darurat untuk tetap
menerapkan protokol kesehatan yang ketat , kata Togar.
