Pasardana.id - Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi, Tongam L Tobing
mengatakan, sejak tahun 2018, pihaknya telah memblokir fintech lending
ilegal sebanyak 3.193.
Adapun pemblokiran bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kominfo).
"Sejak tahun 2018 sudah 3.193 fintech ilegal ini yang sudah ditindak oleh
Satgas waspada investasi," kata Riswinandi dalam diskusi daring Forum Diskusi
Salemba ke-55 Waspada Jebakan Pinjaman Online Ilegal, Rabu (30/6/2021).
Menurutnya, pemblokiran paling banyak terjadi pada 2019, yaitu sebanyak 1.493
fintech lending ilegal.
Pada 2020 mencapai 1.026 pemblokiran fintech lending ilegal dan 2018
sebanyak mencapai 404. Sedangkan, selama 2021 telah memblokir 133 fintech
lending ilegal pada Januari dan 51 per Maret, ujarnya.
Menurutnya, memang pinjaman online memiliki banyak sekali manfaat untuk
membantu memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang statusnya masih
unbankable atau tidak bisa terhubung dengan perbankan.
Apalagi di masa pandemi covid-19, banyak masyarakat terutama UMKM yang
memerlukan akses keuangan namun tidak unbankable , dan mereka memilih peer
to peer lending untuk mendapatkan pembiayaan.
"Tentu di balik semua kebutuhan ini, dengan segala kemudahan meminjam dana
secara online, masyarakat tentu harus berhati-hati terhadap pinjaman dari
fintech ilegal yang ujungnya akan merugikan masyarakat sendiri," ujarnya.
Lebih lanjut Tongam menjelaskan, salah satu penyebab kesulitan meminimalisir
penyebaran fintech lending ilegal karena server pusat dari luar negeri.
Meskipun server pusat fintech lending ilegal berada di luar negeri, tetapi
mereka mempunyai debt collector dan kantor cabang di Indonesia untuk
melakukan penagihan.
Dari data Kominfo bahwa kebanyakan server-nya tidak di Indonesia. Server di
Indonesia hanya 22 persen, kebanyakan 44 persen tidak diketahui karena
penawaran bisa melalui media sosial, SMS, atau pribadi. Kemudian di luar
negeri di AS, Singapura, China, dan lain-lain," ungkapnya.
Dari sisi pelaku fintech lending ilegal, lanjut Tongam, sangat mudah
memberikan penawaran melalui media sosial lewat perkembangan teknologi.
Sedangkan, dari sisi peminjam, angka literasi keuangan masyarakat mengenai
produk keuangan masih rendah.
"Perilaku masyarakat peminjam mereka tidak melakukan pengecekan legalitas dari
pinjaman online yang diakses oleh mereka," ucapnya.
Adapun penyebab lainnya menurut Tongam masyarakat terdesak mengambil pinjaman
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan beberapa nasabah tidak memiliki
kemampuan bayar yang cukup, sehingga meminjam dari beberapa fintech lending
ilegal.
Istilahnya, gali lubang tutup lubang sehingga sangat berbahaya bagi
masyarakat, contohnya ada masyarakat yang pinjam dari 141 pinjol ilegal ini,
sangat bahaya, bagaimana mungkin mereka ini bisa melakukan kegiatan pinjaman
tanpa melihat potensi pengembaliannya," katanya.
