Satgas OJK Blokir 3.193 Pinjaman Online Ilegal

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi, Tongam L Tobing mengatakan, sejak tahun 2018, pihaknya telah memblokir fintech lending ilegal sebanyak 3.193.

Adapun pemblokiran bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Sejak tahun 2018 sudah 3.193 fintech ilegal ini yang sudah ditindak oleh Satgas waspada investasi," kata Riswinandi dalam diskusi daring Forum Diskusi Salemba ke-55 Waspada Jebakan Pinjaman Online Ilegal, Rabu (30/6/2021).

Menurutnya, pemblokiran paling banyak terjadi pada 2019, yaitu sebanyak 1.493 fintech lending ilegal.

“Pada 2020 mencapai 1.026 pemblokiran fintech lending ilegal dan 2018 sebanyak mencapai 404. Sedangkan, selama 2021 telah memblokir 133 fintech lending ilegal pada Januari dan 51 per Maret,” ujarnya.

Menurutnya, memang pinjaman online memiliki banyak sekali manfaat untuk membantu memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang statusnya masih unbankable atau tidak bisa terhubung dengan perbankan.

Apalagi di masa pandemi covid-19, banyak masyarakat terutama UMKM yang memerlukan akses keuangan namun tidak unbankable, dan mereka memilih peer to peer lending untuk mendapatkan pembiayaan.

"Tentu di balik semua kebutuhan ini, dengan segala kemudahan meminjam dana secara online, masyarakat tentu harus berhati-hati terhadap pinjaman dari fintech ilegal yang ujungnya akan merugikan masyarakat sendiri," ujarnya.

Lebih lanjut Tongam menjelaskan, salah satu penyebab kesulitan meminimalisir penyebaran fintech lending ilegal karena server pusat dari luar negeri.

Meskipun server pusat fintech lending ilegal berada di luar negeri, tetapi mereka mempunyai debt collector dan kantor cabang di Indonesia untuk melakukan penagihan.

“Dari data Kominfo bahwa kebanyakan server-nya tidak di Indonesia. Server di Indonesia hanya 22 persen, kebanyakan 44 persen tidak diketahui karena penawaran bisa melalui media sosial, SMS, atau pribadi. Kemudian di luar negeri di AS, Singapura, China, dan lain-lain," ungkapnya.

Dari sisi pelaku fintech lending ilegal, lanjut Tongam, sangat mudah memberikan penawaran melalui media sosial lewat perkembangan teknologi. Sedangkan, dari sisi peminjam, angka literasi keuangan masyarakat mengenai produk keuangan masih rendah.

"Perilaku masyarakat peminjam mereka tidak melakukan pengecekan legalitas dari pinjaman online yang diakses oleh mereka," ucapnya.

Adapun penyebab lainnya menurut Tongam masyarakat terdesak mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan beberapa nasabah tidak memiliki kemampuan bayar yang cukup, sehingga meminjam dari beberapa fintech lending ilegal.

“Istilahnya, gali lubang tutup lubang sehingga sangat berbahaya bagi masyarakat, contohnya ada masyarakat yang pinjam dari 141 pinjol ilegal ini, sangat bahaya, bagaimana mungkin mereka ini bisa melakukan kegiatan pinjaman tanpa melihat potensi pengembaliannya," katanya.