Pasardana.id - Kementerian Perindustrian bertekad untuk turut mewujudkan
kemandirian Indonesia dalam bidang kesehatan.
Langkah strategis yang dijalankan antara lain adalah pelaksanaan kebijakan
substitusi impor 35% pada tahun 2022, yang salah satunya didukung melalui
program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kita harus bertransformasi menjadi negara
yang mandiri di bidang kesehatan, baik untuk alat kesehatan maupun obat-
obatan, kata Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita pada Konferensi
Pers Virtual tentang P3DN Bidang Alat Kesehatan, Selasa (15/6/2021).
Menperin menegaskan, pihaknya telah mendorong sektor industri farmasi dan alat
kesehatan di tanah air untuk meningkatkan produktivitasnya.
Apalagi, kedua sektor ini sudah dimasukkan ke dalam peta jalan Making
Indonesia 4.0, yang akan menjadi prioritas dalam pengembangan ke depannya.
Guna menguatkan stuktur industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan
produk impor, kami mendorong pengoptimalan nilai tingkat kandungan dalam
negeri (TKDN), ujarnya.
Kemenperin akan mendukung percepatan upaya tersebut, dengan cara menilai
penghitungan TKDN di masing-masing sektor.
Misalnya di sektor farmasi, cara menghitung nilai TKDN yang awalnya
menggunakan metode cost based , saat ini sudah diubah menjadi processed
based.
Setelah adanya perubahan tersebut, ternyata ada kenaikan nilai TKDN rata-rata
sekitar 15%, ungkap Agus.
Sedangkan, untuk produk-produk alat kesehatan, Kemenperin juga akan sesuaikan
cara menghitung nilai TKDN-nya.
Saat ini penghitungan nilai TKDN-nya masih cost based (daftarnya meliputi
alat kerja, modal kerja dan tenaga kerja). Nantinya akan kami sesuaikan dengan
yang disebut full costing , yaitu kombinasi antara cost based dengan
desain, logistik, serta R&D, imbuhnya.
Seiring upaya tersebut, nilai TKDN rata-rata akan ditargetkan lebih dari 43%
pada tahun 2021, dan naik menjadi 50% pada 2024. Sasaran ini tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
Selanjutnya, jumlah produk yang memiliki sertifikat TKDN sekurang-kurangnya
ditargetkan sebanyak 7.000 produk pada tahun 2021, dan akan meningkat menjadi
8.400 produk pada 2024, sebut Agus.
Sementara itu, dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun
2020-2024, nilai TKDN rata-rata pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 53% dari
baseline tahun 2020 yang berada di angka 49%. Artinya, kenaikan ditargetkan
sekitar 2% per tahun.
Menperin menambahkan, terdapat 79 produk prioritas alat kesehatan dalam negeri
yang diupayakan dapat dimanfaatkan dalam belanja APBN di bidang kesehatan.
Beberapa produk tersebut telah memiliki nilai TKDN di atas 40%, yang artinya
produk-produk dalam negeri ini wajib dibeli dan produk impor dilarang untuk
dibeli, tegasnya.
Adapun produk-produk itu antara lain adalah nasal oxygen cannula , lampu
periksa, alat suntik, trolley emergency, meja dan kursi medis ,
microbiological specimen collection, hypodermic single lumen needle, patient
examination glove, surgical apparel, infusion set, sharp container, blood
storage ref/freezer , alcohol swab, hospital bed electric, kasa hidrofil,
wheeled stretcher , patient transfer powered , meja operasi, implan
ortopedi, instrumen bedah, kantung urin, serta disinfektan general purpose.
Sebanyak 79 produk-produk prioritas ini baru tahap awal, selanjutnya dapat
ditambah secara bertahap sampai maksimal sesuai kebutuhan pengguna produk
dalam negeri, tutur Menperin.
Tahun ini, Kemenperin akan memberikan fasilitasi sertifikasi TKDN secara
gratis untuk sekurang-kurangnya 9.000 produk. Semoga kesempatan ini dapat
dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh produsen dalam negeri, tandasnya.
