Proyek LRT Jabodetabek Capai 73 Persen, Ditargetkan Juni 2022 Beroperasi

Pasardana.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan monitoring risiko atas jaminan yang diberikan kepada proyek proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.

Secara keseluruhan, LRT telah mencapai 73 persen dan ditargetkan beroperasi pada Juni 2022.

Sejalan dengan target operasi tersebut, mulai Oktober 2020 kereta [trainset] LRT Jabodebek telah melakukan uji perjalanan manual (grade of automation level 0/GoA0) pada lintas pelayanan [LP] 1 Cibubur Cawang yang berada di sisi tol Jagorawi, tulis Kemenkeu dikutip dari situsnya, Selasa (27/4/2021).

Setelah tes perjalanan manual GoA0, pengujian akan terus ditingkatkan secara bertahap menjadi operasi tanpa masinis (grade of automation level 3/GoA3).

Dengan teknologi ini, jarak kedatangan kereta di LP 3, yaitu Cawang Dukuh Atas akan menjadi jalur kereta paling cepat. Diperkirakan ada tiap 3 menit sekali pada jam sibuk. Sedangkan pada LP 1 dan 2 tiap 6 menit sekali.

Dengan teknologi yang digunakan pada LRT Jabodebek, setiap harinya akan mampu mengangkut 180 ribu penumpang pada tahun pertama operasinya.

Setelah beroperasi, LRT akan melengkapi sarana transportasi massal berbasis rel di area Jakarta, sebagaimana yang telah diterapkan pada kota-kota metropolitan lain di seluruh dunia.

"Sebagai informasi, tahun 2015 telah menjadi momentum peluncuran moda transportasi perkotaan dengan basis rel sebagai solusi mengurangi kemacetan di kota-kota besar," lanjut keterangan tersebut.

Sebelumnya pada 2015, telah menjadi momentum peluncuran moda transportasi perkotaan dengan basis rel sebagai solusi mengurangi kemacetan di kota-kota besar.

Beberapa proyek utama yang telah diluncurkan pemerintah, yaitu pembangunan LRT Jabodebek yang melibatkan peran BUMN PT KAI dan PT Adhi Karya, serta Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang dikembangkan dengan skema business to business.

Khusus proyek LRT Jabodebek, pemerintah melalui Kemenkeu tidak hanya memberikan dukungan fiskal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), namun juga melalui jaminan pemerintah atas pinjaman sindikasi sebesar Rp18,1 triliun, pinjaman transaksi khusus sebesar Rp1,15 triliun, serta tambahan pendanaan pembangunan depo sebesar Rp4,2 triliun.