Pasardana.id - Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) yang
sesuai ketentuan berlaku penting untuk meningkatkan minat investasi dan daya
saing idustri.
Hal itu disampaikan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita di
Jakarta, Jumat (26/2/2021).
Menurut Menperin, RPIK yang tertata rapih dan terintegrasi mampu menarik minat
investor dan meningkatkan daya saing industri.
Untuk itu kami terus mendorong pembangunan kawasan industri terintegrasi, yang
perlu dilengkapi berbagai infrastruktur penunjang serta selaras dengan
pelestarian lingkungan, ujarnya.
RPIK, menurut Menperin, memuat arah pengembangan industri di suatu wilayah
hingga 20 tahun ke depannya, dan salah satunya mengenai arah pengembangan
kawasan industri di wilayah tersebut.
RPIK tersebut mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), termasuk
keserasian dan keseimbangan antara kegiatan sosial, ekonomi dan daya dukungan
lingkungan, jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri
Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Eko S.A. Cahyanto memberikan
apresiasi kepada pengelola kawasan industri yang telah menjalankan konsep
berwawasan lingkungan.
Contohnya, kawasan industri Deltamas dan Jababeka, yang telah memiliki
infrastruktur drainase dan pengendalian banjir yang memadai dan telah
beroperasi secara baik pada musim penghujan.
Kami mendorong pengelola kawasan industri supaya selalu siaga dan sigap dalam
menghadapai potensi banjir di musim penghujan. Kami juga mendorong kawasan
industri memiliki rencana mitigasi bencana dalam rangka menghadapi potensi
kejadian banjir ke depannya, tuturnya.
Eko menjelaskan, upaya tersebut untuk meminimalkan dampak banjir terhadap
proses produksi dan arus logisik bagi sektor industri.
Bahkan, keluar masuknya pekerja ke pabrik juga terhambat kalau terjadi banjir,
ujarnya.
Oleh sebab itu, Kemenperin aktif berkoordinasi dan memfasilitasi semua pihak
terkait dalam sinergi kebijakan pembangunan kawasan industri yang
berkelanjutan. Hal ini mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),
termasuk keserasian dan keseimbangan antara kegiatan sektor industri dengan
dukungan lingkungan.
"Kami menekankan ini, pengembangan kawasan industri harus memenuhi izin
lingkungan," ujarnya.
Menurut Eko, industri merupakan salah satu sektor aktivitas sektor industri
selama pandemi, Kemenperin telah mengeluarkan Izin Operasional dan Mobilitas
Kegiatan Industri (IOMKI).
Sampai saat ini, perusahaan industri dan kawasan industri yang memegang IOMKI
tetap harus melaporkan kegiatan mereka selama pandemi melalui laman SIINas,
dan Kemenperin memantau perusahaan yang memiliki IOMKI telah melakukan
protokol kesehatan dengan baik, paparnya.
Hingga kini, Kemenperin telah menerbitkan 18.709 IOMKI, yang membawa dampak
sebanyak 5,16 juta orang yang masih bekerja dari total perusahaan tersebut.
Di Jawa Barat, yang memiliki IOMKI berjumlah 27 kawasan industri, tersebar di
kabupaten Purwakarta, Kab. Karawang, Kab. Bekasi, dan Kab. Bogor, sebut Eko.
Di samping itu, Eko berharap, perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan
industri dapat menerima manfaat harga gas yang kompetitif. Langkah ini
diyakini dapat memacu produktivitas dan daya saing sektor industri.
Saat ini, penerapan harga gas US$6 per MMBTU sudah dapat dinikmati oleh tujuh
jenis industri sesuai Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan
Harga Gas Bumi. Kami optimis harga gas ini sangat membantu upaya pemerintah
mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, ungkapnya.
