Pasardana.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta kepada pemerintah
untuk pengadaan harga acuan minyak goreng di Indonesia.
Harga itu dikenakan bagi minyak sawit mentah (CPO) yang digunakan untuk
produksi minyak goreng.
Sehingga, kenaikan harga CPO internasional tak ikut mengerek harga minyak
goreng seperti saat ini.
"Dalam konteks hari ini, untuk minyak goreng saya menuntut adanya DPO,
domestic price obligation ," ujar Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid saat rapat
dengan Menteri Perdagangan, Senin (13/12).
Tak hanya itu, Nusron juga menyarankan perlu adanya kewajiban penjualan CPO
dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO).
Kewajiban tersebut untuk memenuhi kebutuhan produksi minyak goreng dalam
negeri.
Kata Nusron, hal itu tidak akan membuat pelaku usaha kelapa sawit rugi di
tengah harga yang melonjak saat ini.
Ia juga bilang, kebutuhan kelapa sawit untuk minyak goreng tak mencapai 20
persen.
"Saya kira tidak ada 20 persen, lainnya masih ekspor dengan menggunakan
international price ," terang Nusron.
Sebagai informasi, saat ini harga CPO internasional telah mencapai 1.300
Dollar AS per metrik ton.
Angka tersebut telah melonjak jauh dari harga saat penetapan Harga Eceran
Tertinggi (HET) minyak goreng sebesar Rp11.000 per liter.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi
menjelaskan, bahwa pemerintah telah mengantisipasi biaya tambahan dalam
produksi minyak goreng.
Salah satunya dengan membatalkan kebijakan wajib kemasan.
Lutfi juga menyampaikan, penetapan harga patokan dalam negeri tak memungkinkan
untuk dilakukan. Sementara itu, kebijakan DMO pun telah dilakukan melalui
pungutan.
"Mekanisme DMO sudah dikerjakan lewat bea keluar," terang Lutfi.
Lebih lanjut Lutfi mengungkapkan, pemerintah telah membuat sejumlah rencana
kebijakan sebagai upaya stabilisasi harga minyak goreng.
Kebijakan tersebut juga telah disampaikan pada Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian, Airlangga Hartato.
