Pasardana.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani memastikan, pemerintah bakal
berhati-hati dalam menarik utang untuk membiayai defisit anggaran tahun 2022,
terutama di tengah gejolak perekonomian global.
"Tahun depan seperti kami sampaikan, terjadi beberapa dinamika global yang
harus kita waspadai, inflasi tinggi, tapering, juga harga komoditas, serta
dari sisi perekonomian, baik Tiongkok maupun AS kemungkinan akan menghadapi
tekanan dinamika ini," kata dia dalam video conference , Senin (29/11/2021).
Menurutnya, strategi pembiayaan yang tepat diharapkan bisa menjaga defisit
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dapat mencapai target 4,85
persen dari PDB.
Oleh karena itu, Sri Mulyani memastikan, target dan timing lelang untuk
Surat Berharga Negara (SBN) akan dilakukan secara hati-hati menyesuaikan
dinamika pasar.
Pemerintah masih akan mengandalkan SBN ritel dalam memenuhi pembiayaan APBN
tahun depan.
Bendahara Negara ini pun menambahkan, pemerintah juga akan mengoptimalkan
sumber pembiayaan selain utang. Misalnya saja, saldo di Badan Layanan Umum
(BLU), Sisa Anggaran Lebih (SAL), hingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SILPA) dari APBN tahun-tahun sebelumnya.
"Kita akan menggunakan optimalisasi penerbitan SBN ritel untuk bisa memperkuat
investor ritel di Indonesia dan di dalam negeri. Kita akan mengandalkan sumber
pembiayaan non-utang, seperti saldo kas BLU, SAL dan SILPA dan tentu kita
terus koordinasi dengan BI dan otoritas terkait," ungkapnya.
Seperti diketahui, pemerintah melanjutkan kerja sama dengan bank sentral
melalui SKB III untuk membiayai pandemi hingga tahun depan.
Melalui kerja sama ini, BI akan memborong surat utang pemerintah senilai Rp
215 triliun khusus untuk tahun 2021 dan Rp 224 triliun pada tahun depan.
Melalui kerja sama ini, pemerintah bukan hanya memperoleh utang dengan bunga
lebih rendah dari pasar, beberapa bahkan dilakukan melalui burden sharing atau
berbagi beban.
Melalui skema ini, pemerintah dikenakan bunga 0%. Adapun dari pembelian Rp 224
triliun tahun depan, Rp 40 triliun di antaranya berlaku skema burden
sharing.
Sementara, pembiayaan utang pemerintah tahun ini sebesar Rp 1.177,4 triliun.
Ini terdiri atas utang yang berasal dari penerbitan SBN sebesar Rp 1.207,3
triliun dan pinjaman negatif Ro 29,9 triliun.
Adapun realisasi pembiayaan utang pemerintah sampai Oktober sebesar Rp 645,8
triliun atau masih 54,9% sekalipun tahun fiskal tersisa dua bulan lagi.
Pembiayaan utang dari SBN maupun penarikan pinjaman kompak turun dari periode
yang sama tahun lalu.
