Pasardana.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan
Indonesia kembali surplus USD4,37 miliar pada September 2021, sehingga secara
akumulatif sembilan bulan tahun ini mencapai surplus sebesar USD25,07 miliar.
Angka tersebut jauh lebih bagus dibanding periode yang sama pada 2019 dan
2020.
Chief Economist Bahana TCW Investment Management (Bahana TCW), Budi Hikmat
mengatakan, trade surplus neraca perdagangan tersebut sudah terjadi sejak 17
bulan terakhir secara berturut-turut.
"Trade surplus ini sudah kita alami sejak 17 bulan terakhir secara berturut-
turut, yang sekaligus menjadi rekor terpanjang sejak 2011. Melonjaknya trade
surplus yang dilandasi kenaikan harga komoditas unggulan Indonesia merupakan
berkah yang tidak boleh disia-siakan, baik pemerintah ataupun pelaku usaha
yang berkaitan dengan ekspor komoditas," ungkap Budi, seperti dilansir dari
siaran pers, Senin (25/10).
Budi membeberkan bahwa hal itu merupakan momentum yang sangat baik untuk
memacu re-industrialisasi terutama di sektor pertambangan untuk memperkuat
daya saing negara, keuangan pemerintah dan memacu kesempatan kerja.
Capaian trade surplus tersebut menjadi katalis positif bagi penguatan mata
uang rupiah ditengah trend penguatan indeks dollar.
Peningkatan penerimaan pemerintah sejalan kenaikan harga komoditas melandasi
sentimen positif bagi Surat Berharga Negara (SBN).
Supply risk SBN diharapkan menurun sehingga memungkinkan yield SBN tetap
menarik ditengah risiko tren yield obligasi berbagai negara yang cenderung
naik.
Membaiknya IDR currency risk dan SBN supply risk di atas melandasi optimisme
capital inflow dana asing kembali menuju pasar modal Indonesia.
Selama Januari hingga September 2021, dana asing masuk di pasar regular bursa
saham Indonesia telah mencapai Rp40 triliun.
Bahkan seminggu terakhir saja mencapai Rp4 triliun.
Hal itu menandakan confident level investor global terhadap perekonomian
Indonesia cukup tinggi.
Tingkat kepercayaan investor asing kepada bursa saham nasional menunjukkan
membaiknya trade surplus yang didorong oleh tingginya harga komoditas unggulan
dipercaya akan meningkatkan kinerja keuangan banyak perusahaan yang memiliki
fokus di perdagangan komoditas.
Mengingat eksposur komoditas unggulan seperti CPO, batubara dan nikel cukup
besar pada kinerja ekspor nasional.
Kita harus belajar untuk mengindari kekeliruan setelah super-cycle commodity
booming 2000-2012 ketika penguatan daya beli masyarakat yang ditopang kenaikan
harga komoditas ekspor ternyata berakhir dengan memburuknya defisit neraca
berjalan," kata Budi.
Sebab, lanjutnya, bersamaan dengan trend eksternal penguatan dollar,
memburuknya defisit neraca berjalan adalah faktor eksternal yang memicu
memperlemah rupiah yang menakutkan investor asing dan memaksa Indonesia terus
berutang.
"Hal tersebut terjadi karena kita boros tidak memanfaatkan kenaikan pendapatan
untuk hal yang produktif dan inklusif seperti yang pernah dilakukan
administrasi Pak Harto saat mengalami Oil Bonanza pada periode 1970an.
Setidaknya hingga kuartal I 2022, tren kenaikan harga komoditas unggulan kita
diprediksi masih akan berlanjut terutama bagi komoditas batubara dan sumber
energi lain. Namun, ke depan, pemerintah negara konsumen komoditas energi
seperti China dan Eropa juga diprediksi akan melakukan intervensi untuk
menurunkan harga komoditas energi yang sudah memicu lonjakan inflasi," jelas
Budi.
"Namun, revolusi new-economy yang semakin memacu digitalisasi, penggunaan
teknologi otomotif dan energi terbarukan dan rivalitas multi polar antar
negara melandasi booming sektor mining yang harus dimanfaatkan pemerintah
melalui akselerasi strategi hilirasi dan penguatan industri terkait guna
meningkatkan nilai tambah," tambah Budi.
