Pasardana.id - Bank Indonesia angkat suara terkait tayangan sebuah video
yang viral tentang penggunaan mata uang Dinar dan Dirham di wilayah Depok,
Jawa Barat.
Direktur Eksekutif/Kepala Departemen Komunikasi, Erwin Haryono mengingatkan
masyarakat untuk berhati-hati, dan menghindari penggunaan alat pembayaran
selain Rupiah.
Hal ini berbahaya karena bisa mengancam kedaulatan mata uang garuda tersebut.
"Beberapa hari terakhir viral lagi video lama tentang penggunaan dinar dan
dirham di Depok. Setelahnya muncul pembahasan di medsos," katanya di Jakarta,
Kamis (28/1/2021).
Dalam hal ini kami menegaskan bahwa dinar, dirham, atau bentuk lain selain
mata uang rupiah bukan merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI.
Seluruh masyarakat harus menjadi kedaulatan rupiah sebagai mata uang NKRI,
sambungnya.
Bank Indonesia, lanjut Erwin, sangat memerhatikan transaksi perniagaan di
Indonesia.
Erwin juga mengingatkan undang-undang yang mengatur penggunaan rupiah sebagai
satu-satunya alat tukar yang sah di Indonesia sesuai Pasal 23B Undang-Undang
Dasar 1945.
"Berdasarkan Pasal 23 B UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat
(1) serta Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang, Rupiah adalah satu-
satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di
wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah," kata Erwin.
Karena itu, BI mengajak masyarakat dan berbagai pihak untuk menjaga kedaulatan
Rupiah sebagai mata uang NKRI.
"BI berkomitmen untuk terus mendorong gerakan untuk mencintai dan merawat
Rupiah bersama dengan Otoritas terkait dan seluruh komponen masyarakat sebagai
salah satu simbol kedaulatan negara," tegas Erwin.
