Pasardana.id - Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga diperlukan stimulus guna
meringankan beban pengeluaran UMKM, mendukung kelancaran cash flow , dan
menghindari adanya pemutusan pekerjaan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, per 3
Agustus 2020, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk
dukungan bagi UMKM telah tercatat Rp32,5 triliun atau 26,4% dari alokasi
Rp123,46 triliun.
Khusus stimulus Subsidi Bunga, data per 3 Agustus 2020 menunjukkan realisasi
sebesar Rp1,3 trilun yang dinikmati oleh lebih dari 2,4 juta debitur, ujar
Airlangga dalam webinar bertajuk Gotong Royong Jaga UMKM untuk Indonesia,
Selasa (11/8).
Menko Airlangga membeberkan, pemerintah telah menempatkan dana pada 4 (empat)
Bank Himbara sebesar Rp30 triliun.
Dana tersebut diharapkan bisa digunakan untuk merestrukturisasi UMKM.
Baik UMKM yang ikut di dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang juga sudah
disubsidi bunga maupun UMKM yang di bawah Rp10 miliar, sambungnya.
Penempatan dana kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp11,5 triliun
juga dilakukan.
Diharapkan debitur-debitur yang membutuhkan dana itu bisa langsung
berinteraksi dengan BPD, dan BPD ini juga akan menangani Bank Perkreditan
Rakyat (BPR), terang Menko Airlangga.
Kemudian untuk stimulus belanja Imbal Jasa Penjaminan dan Penjaminan Kredit
Modal Kerja, Pemerintah telah mengalokasikan penjaminan kepada Jamkrindo dan
Askrindo dengan besaran Rp1 triliun.
Sementara terkait stimulus PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP) memiliki
target UMKM sebanyak 2,31 juta Wajib Pajak (WP).
Per 3 Agustus telah ada realisasi sebesar Rp0,2 triliun dari 205.200 debitur.
Lalu realisasi dari stimulus Pembiayaan Investasi Kepada Koperasi Melalui
Lembaga Pengelola Dana Bergulir - Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM) per 3 Agustus
2020 telah cair seluruh dana dari alokasi yang dianggarkan sebesar Rp1
triliun, terang Menko Perekonomian.
Pemerintah juga terus memberikan dukungan tambahan kepada UMKM melalui
kebijakan KUR khusus selama masa pandemi.
Tambahan subsidi bunga/margin KUR, penundaan angsuran pokok, dan relaksasi
ketentuan restrukturisasi KUR telah diberikan kepada penerima KUR.
Calon penerima KUR juga telah menerima fasilitas kemudahan berupa relaksasi
pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR dan relaksasi
pemenuhan berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi.
Sebagai upaya meningkatkan kemampuan usaha dan pemasaran produk UMKM,
Pemerintah pun memberikan beberapa program antara lain Gerakan Nasional Bangga
Buatan Indonesia dan Bantuan Produktif (Modal Kerja) bagi Pelaku Usaha Mikro.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian KUKM, Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, serta kementerian/lembaga lainnya diharapkan dapat
membeli produk UMKM melalui aplikasi serta e-katalog dan laman UMKM untuk
pengadaan barang/jasa.
Selain itu, sebagai upaya meningkatkan kemampuan usaha mikro, Pemerintah saat
ini sedang menyiapkan program untuk 12 juta pelaku usaha mikro yang tidak
sedang menerima kredit perbankan dengan nilai bantuan sebesar Rp2,4 juta.
Program ini sedang disiapkan dan akan segera diluncurkan, ungkap Menko
Perekonomian.
Menko Airlangga pun menegaskan, Pemerintah juga telah mempersiapkan upaya
peningkatan daya saing UMKM dalam lingkup jangka panjang melalui penyusunan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja Klaster Kemudahan, Perlindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta peraturan pelaksananya.
Di akhir paparannya, Ia menyatakan harapannya, pelaku UMKM diharapkan mampu
memanfaatkan digitalisasi karena potensinya luar biasa.
"Semoga kebijakan Pemerintah ini dapat meningkatkan kepercayaan diri UMKM
untuk bangkit sehingga perekonomian Indonesia juga semakin membaik, pungkas
Menko Airlangga.
