YLKI Sebut Pemerintah Tidak Tegas Soal Larangan Mudik Ditengah Corona

****Pasardana.id - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, pemerintah tidak tegas dalam membuat kebijakan terkait larangan mudik Lebaran bagi masyarakat Indonesia.

Sebab, sejauh ini larangan tersebut sifatnya masih imbauan dan belum ada penegasan lebih lanjut oleh pemerintah.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam konferensi video, Minggu (12/4/2020) kemarin mengatakan, ketidaktegasan itu terjadi akibat kewenangan untuk mudik tahun ini berada di dua kementerian lembaga, yakni; Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Menurutnya, keduanya memiliki kepentingan berbeda, apalagi setelah Menko Luhut Binsar Panjaitan memegang dua kendali di atas kementerian tersebut.

"Tapi ini kan kuasa Kemenhub jauh lebih kecil dibanding Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Sebenarnya yang ingin memaksakan mudik kemaritiman investasi, yang saya kira ideologinya ekonomi bukan perlindungan kepada masyarakat," kata dia.

Lebih lanjut Tulus menyebut, dalam rapat yang dilakukan beberapa waktu lalu di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, semua pihak sepakat meminta pemerintah untuk melarang mudik tahun ini.

Namun berbagai masukan itu tak diindahkan, melihat kondisi perekonomian daerah akan tersendat jika mudik dilarang.

"Beberapa waktu lalu, saya di undang kementerian maritim, hampir semua meminta pemerintah tegas melarang mudik, karena risikonya sangat besar," kata dia.

Tulus menambahkan, pertimbangan pemerintah untuk tetap bersikukuh melaksanakan mudik tahun ini lantaran banyak nilai manfaatnya. Salah satunya, membawa nilai ekonomi ke daerah.

"Kalau tidak mudik dikhawatirkan tidak ada lompatan ekonomi ke daerah," jelas dia.

Tulus pun meminta kebijakan pemerintah saat ini tidak didasarkan pada kajian ekonomi jangka pendek semata. Namun juga mempertimbangkan kajian-kajian dari ahli medis untuk menekan penyebaran wabah virus corona.