__Pasardana.id - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
memastikan penambahan objek cukai tidak lagi memerlukan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR).
Pasalnya, pengaturan tersebut telah disetujui parlemen dan akan ditetapkan
melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kemenkeu, Heru Pambudi mengatakan,
penambahan objek cukai nantinya cukup dengan menerbitkan peraturan pemerintah
atau PP.
"Jadi, kita harap bahwa izin itu diberikan secara prinsip melalui Omnibus Law,
yaitu DPR atas usulan pemerintah, sehingga tujuan pengendalian dan pembatasan
daripada barang barang yang di objek cukai baru bisa langsung
diimplementasikan berdasarkan PP," ujar Heru di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta,
Selasa (11/2/2020).
Melalui kelonggaran tersebut, pemerintah akan lebih cepat dalam menentukan
objek pajak yang harus dibatasi untuk kepentingan masyarakat.
Namun, peran DPR dipastikan tetap ada dalam mengawasi penentuan objek kena
cukai.
"Nanti di pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN masih
ada pembahasan bersama Dewan mengenai target penerimaan, dan di dalamnya ada
kalkulasi itu," ucap dia.
Mengenai objek cukai baru, tutur dia, terdapat beberapa item, di antaranya
plastik, karbon, dan soda.
"Pada prinsipnya, kita minta persetujuan melalui Omnibus Law itu sendiri.
Sehingga kalau itu disetujui sehingga bisa langsung diturunkan pada PP," kata
dia.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sebelumnya meminta DPR kembali
membahas rencana pengenaan cukai plastik.
Pembahasan wacana plastik sebagai objek cukai baru berhenti begitu saja di
Komisi XI DPR pada enam bulan lalu.
Adapun wacana ini, sebenarnya sudah digulirkan pemerintah sejak beberapa tahun
lalu.
Saat itu, Sri Mulyani mengusulkan tarif cukai kantong plastik atau kresek
sebesar Rp 200 per lembar. Dengan pengenaan cukai itu, maka konsumen harus
membayar sekitar Rp 400-Rp 500 per lembar.
